KSAL Berharap Ada Aturan Tegas Terhadap Kapal Pengangkut PMI ilegal

Jakarta: Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono berharap ada aturan yang tegas terhadap kapal-kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Sebab, kata dia, angkatan laut secara undang-undang tidak memiliki kewenangan menyidik tindak pidana PMI ilegal. "Tapi kita menyidik kepada kapal pengangkut, jadi pelayarnya ini. Nah pelayaran ini tidak ada kejahatan. Di UU pelayaran ini adanya pelanggaran. Jadi sanksi pidananya ya denda, bukan sita," kata Kasal pada Pembukaan Rapim Saka Bahari Nasional, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, dilansir Antara, Rabu, 23 Maret 2022. Baca: Polda Sumut Gagalkan 89 PMI Ilegal Tujuan Malaysia   Dia berharap ada sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. Dia mencontohkan kapal ikan tanpa dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), bisa dirampas. TNI Angkatan Laut, lanjut dia, telah melakukan pencegahan terhadap PMI ilegal untuk bekerja di luar negeri. TNI berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat.   "Begitu kita tangkap kan kita serahkan pada Polri untuk disidik lebih lanjut. Ya, memang mereka butuh kerja di Malaysia. Tapi kita tidak bosan-bosan melakukan penegakan hukum untuk mencegah PMI ilegal ini," tegas Yudo.   Sebelumnya, TNI AL berhasil menggagalkan pengiriman 295 PMI ilegal ke Malaysia dari berbagai daerah selama tiga bulan. Penggagalan pengiriman PMI ilegal oleh TNI AL diawali pada 7 Januari di sekitar muara Sungai Asahan, Sumatera Utara.   Kemudian, 19 Januari di Perairan Kualuh Sungai Baru, Sumatera Utara dan di Pelabuhan Pandan Bahari, Batam. Selanjutnya, pada 7 Februari di Perairan Batubara, Sumatera Utara. Lalu, 16 Februari di sekitar Perairan Sei Nyamuk, Kalimantan Utara.   TNI AL pada 21 Februari juga mengamankan PMI ilegal di Perairan Tanjung Kumpul, Sumatera Utara. Kemudian, 28 Februari di Kecamatan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara. Selanjutnya, pada 1 Maret di Bengkalis, Riau, serta 15 Maret di Perairan Bagan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.