Ilustrasi Mahkamah Agung. Medcom.id
Ilustrasi Mahkamah Agung. Medcom.id

Hakim Ad Hoc Peristiwa HAM Berat Paniai Masih Dicari

Tri Subarkah • 26 Juni 2022 01:33
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) masih membuka seleksi pendaftaran calon hakim ad hoc yang akan menyidangkan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai 2014. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Sobandi mengatakan animo peserta dalam rekrutmen tersebut cukup tinggi.
 
"Yang membuat akun di aplikasi pendaftaran banyak, tapi yang melengkapi berkas belum sampai 30 orang," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu, 25 Juni 2022.
 
Sobandi menjelaskan syarat pendafataran menjadi hakim ad hoc sebenarnya mudah. Sebab, berkas-berkas yang perlu dibuat seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan keterangan sehat bisa disampaikan menyusul.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun yang disyaratkan oleh undang-undang hanya soal batasan usia, yakni 45-65 tahun. Kemudian, memiliki latar belakang hukum, serta berpengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun.
 
"Latar belakang hukum menurut UU bukan hanya arjana hukum, tapi juga sarjana hukum syariah dan ilmu kepolisian," jelas Sobandi.
 
Tapi, MA mengharapkan kandidat yang memiliki keahlian khusus tetang pelanggaran HAM berat atau hukum HAM internasional. Sobandi mengingatkan bahwa hakim ad hoc tidak akan terikat pekerjaan penuh waktu (full time).

Baca: Komnas HAM Berharap Pengadilan Peristiwa Paniai Berpihak pada Korban


Lantaran, kata dia, MA akan menerapkan sistem penugasan datasering. Oleh karena itu, ia meminta para calon pendaftar, khususnya para ahli, tidak khawatir.
 
"Artinya, hakim ad hoc tidak akan ditempatkan permanen di pengadilan, tetapi hanya akan dipanggil ketika ditugaskan atau ada perkara. Larangan rangkap jabatan juga hanya diharuskan ketika sedang memeriksa/mengadili perkara," papar dia.
 
MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Jika proses seleksi berjalan lancar. MA memprediksi sidang perdana perkara tersebut bisa dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2022. 
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif