Presiden ACT Mengakui Potong Donasi Publik

Jakarta: Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar, mengaku telah memotong donasi sebesar 13,7 persen. Pemotongan ini ia lakukan untuk membayar biaya operasional 1.200 karyawan ACT. Presiden ACT ini mengaku lembaga ACT sudah bergerak sesuai ketentuan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Peraturan ini menyebut bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan. Pihaknya juga mengklarifikasi berbagai tuduhan penyelewengan dana dalam konferensi pers yang diadakan di kantor ACT, pada Senin, 4 Juli 2022. Hal ini juga termasuk besaran persentase potongan dana. “Kami sudah sampaikan potongannya adalah sebesar 13,7 persen. Untuk wakaf, kami enggak potong uang wakaf,” ujar Ibnu dalam tayangan Metro Hari Ini di Metro TV, Selasa, 5 Juli 2022.   Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkap bahwa pihaknya sudah lama mencurigai operasi ACT. Ivan mengatakan bahwa proses penyelidikan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2018. “Sejak tahun 2018, dan itu berdasarkan laporan-laporan yang kita terima. Dan prosesnya sudah panjang sebenarnya, sebelum muncul diberitakan di salah satu media berita,” ujar Ivan. (Gabriella Carissa Maharani Prahyta)