Jakarta: Polri menegaskan Satgas Nusantara hanya berperan memberi literasi yang menjaga persatuan selama periode pemilihan umum (pemilu). Satgas itu bukan untuk merespons politik identitas ke ranah hukum.
"Satgas Nusantara itu cooling system untuk menjaga persatuan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Kamis, 30 Juni 2022.
Dedi mengatakan Satgas Nusantara berupaya memitigasi hoaks. Termasuk, ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa.
Jenderal bintang dua itu menyebut kehadiran satgas tersebut bukan barang baru. Polri pernah membentuk program serupa saat Pemilu 2019.
"Jangan sampai overheat (terlalu panas) sehingga bisa meledak, makanya butuh cooling system," kata Dedi.
Polri menggandeng pemangku kepentingan guna mencegah polarisasi di Pemilu 2024. Mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga jurnalis.
"Supaya menyejukkan narasi yang provokatif, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks yang berlebihan," kata dia.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritik kehadiran Satgas Nusantara. Fadli menilai satgas tersebut berlebihan lantaran dinilai menempatkan isu politik identitas sebagai tindakan melawan hukum.
Jakarta:
Polri menegaskan Satgas Nusantara hanya berperan memberi literasi yang menjaga persatuan selama periode
pemilihan umum (pemilu). Satgas itu bukan untuk merespons politik identitas ke ranah hukum.
"Satgas Nusantara itu
cooling system untuk menjaga persatuan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Kamis, 30 Juni 2022.
Dedi mengatakan Satgas Nusantara berupaya memitigasi
hoaks. Termasuk, ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa.
Jenderal bintang dua itu menyebut kehadiran satgas tersebut bukan barang baru. Polri pernah membentuk program serupa saat Pemilu 2019.
"Jangan sampai
overheat (terlalu panas) sehingga bisa meledak, makanya butuh
cooling system," kata Dedi.
Polri menggandeng pemangku kepentingan guna mencegah polarisasi di Pemilu 2024. Mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga jurnalis.
"Supaya menyejukkan narasi yang provokatif, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks yang berlebihan," kata dia.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritik kehadiran Satgas Nusantara. Fadli menilai satgas tersebut berlebihan lantaran dinilai menempatkan isu politik identitas sebagai tindakan melawan hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)