Jakarta: Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait transaksi janggal Rp349 triliun dinilai sebagai hal yang tidak pantas. Karena hal tersebut merupakan data rahasia yang tidak seharusnya dipublikasikan ke publik.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, sebaiknya laporan temuan dana itu diberikan kepada Presiden Jokowi bukan kepada Mahfud MD.
“Layaknya Pak Ivan (Kepala PPATK) seharusnya melaporkan itu kepada pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden. Agar Bapak Presiden memberikan arahan terkait informasi hasil analisis yang dilakukan PPATK, supaya ini tidak liar,” kata Ahmad Sahroni dalam tayangan Metro TV, Rabu, 29 Maret 2023.
Sahroni menyebut memang ada aturan yang mengatur apakah data rahasia boleh diungkap ke publik atau tidak. Menurutnya, DPR berhak mengusut isu transaksi janggal Rp349 triliun ini karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Yang pasti data rahasia tidak boleh diungkap ke publik, karena akan membuat satu narasi yang sekarang ini jadi liar. Karena liar, DPR berhak bertanya kepada para pihak untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan RP349 triliun ini,” ucap Sahroni.
Terkait dengan data rahasia yang tidak boleh dipublikasikan ke publik, Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menjelaskan aturan tersebut tertuang dalam Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang di dalamnya diatur menyangkut rahasia jabatan.
Yunus menjelaskan data rahasia dapat dibuka jika dalam pelaksanaanya bertujuan untuk pelaksanaan tugas.
“Tapi disini ada dua hal yang sensitif, yaitu jumlah yang diakumulasikan selama 14 tahun terlalu besar karena waktunya terlalu lama, dan oknum Kementerian Keuangan yang disebut,” kata Yunus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pernyataan Menkopolhukam
Mahfud MD terkait
transaksi janggal Rp349 triliun dinilai sebagai hal yang tidak pantas. Karena hal tersebut merupakan data rahasia yang tidak seharusnya dipublikasikan ke publik.
Menurut Wakil Ketua
Komisi III DPR Ahmad Sahroni, sebaiknya laporan temuan dana itu diberikan kepada
Presiden Jokowi bukan kepada Mahfud MD.
“Layaknya Pak Ivan (Kepala PPATK) seharusnya melaporkan itu kepada pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden. Agar Bapak Presiden memberikan arahan terkait informasi hasil analisis yang dilakukan PPATK, supaya ini tidak liar,” kata Ahmad Sahroni dalam tayangan Metro TV, Rabu, 29 Maret 2023.
Sahroni menyebut memang ada aturan yang mengatur apakah data rahasia boleh diungkap ke publik atau tidak. Menurutnya, DPR berhak mengusut isu transaksi janggal Rp349 triliun ini karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Yang pasti data rahasia tidak boleh diungkap ke publik, karena akan membuat satu narasi yang sekarang ini jadi liar. Karena liar, DPR berhak bertanya kepada para pihak untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan RP349 triliun ini,” ucap Sahroni.
Terkait dengan data rahasia yang tidak boleh dipublikasikan ke publik, Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menjelaskan aturan tersebut tertuang dalam Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang di dalamnya diatur menyangkut rahasia jabatan.
Yunus menjelaskan data rahasia dapat dibuka jika dalam pelaksanaanya bertujuan untuk pelaksanaan tugas.
“Tapi disini ada dua hal yang sensitif, yaitu jumlah yang diakumulasikan selama 14 tahun terlalu besar karena waktunya terlalu lama, dan oknum Kementerian Keuangan yang disebut,” kata Yunus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
