medcom.id, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar memerangi penyelundupan benih lobster ke berbagai negara. KKP mencium terdapat satu orang PNS yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan tersebut.
"Saya dapat pesan dari bu menteri (Susi Pudjiastuti), satu orang sudah kita lihat (rekeningnya). Ini (indikasi) TPPU. Dan dia sebetulnya PNS. Kita akan miskinkan," kata Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu (BKIPM) Hasil Perikanan Kementerian KP, Rina di Jakarta, Senin 27 Februari 2017.
Kasus TPPU kejahatan penyelundupan, kata dia, baru dimulai tahun ini. Menteri Susi memerintahkan jajarannya menelusuri rekening sejumlah nama yang dicurigai.
Kementerian KP menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi temuan itu. "Itu sudah sampai ke PPATK. Ada satu orang. Ini memang pesan bu Menteri kemarin. Terus terang saja ada satu orang PNS yang terlibat. Tabungannya itu Rp195 miliar. Dan itu tidak wajar. Tunggu saja. Kita akan tangkap segera," tegas dia.
Rina enggan merinci identitas PNS tersebut. Namun, kata Rina, pihaknya mulai gencar sejak Menteri Susi berkantor.
"Tahun lalu kasus lobster yang kita selesaikan sebanyak 53 kasus dan uang yang diselamatkan sebanyak Rp250 miliar," terang dia.
Pada kesempatan berbeda, Wakabareskrim Polri Brigjen Anton Novambar juga masih menutup rapat informasi soal PNS tersebut. Ia tak mau komentar yang diberikan justru memberi ruang bersembunyi bagi calon target.
"Nanti kabur itu orang," tegas Anton.
Bareskrim baru saja menggagalkan penyelundupan 65.699 ekor benih lobster ke Singapura dan Vietnam. Total potensi kerugian negara akibat penyelundupan itu mencapai Rp7 miliar.
Anton mengatakan, sejatinya masih banyak praktik culas di tengah masyarakat. Anton berharap masyarakat aktif melaporkan praktik itu kepada aparat.
"Kerugian luar biasa bagi bangsa Indonesia kalau hal ini terus berlangsung," ucap Anton.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar memerangi penyelundupan benih lobster ke berbagai negara. KKP mencium terdapat satu orang PNS yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan tersebut.
"Saya dapat pesan dari bu menteri (Susi Pudjiastuti), satu orang sudah kita lihat (rekeningnya). Ini (indikasi) TPPU. Dan dia sebetulnya PNS. Kita akan miskinkan," kata Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu (BKIPM) Hasil Perikanan Kementerian KP, Rina di Jakarta, Senin 27 Februari 2017.
Kasus TPPU kejahatan penyelundupan, kata dia, baru dimulai tahun ini. Menteri Susi memerintahkan jajarannya menelusuri rekening sejumlah nama yang dicurigai.
Kementerian KP menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi temuan itu. "Itu sudah sampai ke PPATK. Ada satu orang. Ini memang pesan bu Menteri kemarin. Terus terang saja ada satu orang PNS yang terlibat. Tabungannya itu Rp195 miliar. Dan itu tidak wajar. Tunggu saja. Kita akan tangkap segera," tegas dia.
Rina enggan merinci identitas PNS tersebut. Namun, kata Rina, pihaknya mulai gencar sejak Menteri Susi berkantor.
"Tahun lalu kasus lobster yang kita selesaikan sebanyak 53 kasus dan uang yang diselamatkan sebanyak Rp250 miliar," terang dia.
Pada kesempatan berbeda, Wakabareskrim Polri Brigjen Anton Novambar juga masih menutup rapat informasi soal PNS tersebut. Ia tak mau komentar yang diberikan justru memberi ruang bersembunyi bagi calon target.
"Nanti kabur itu orang," tegas Anton.
Bareskrim baru saja menggagalkan penyelundupan 65.699 ekor benih lobster ke Singapura dan Vietnam. Total potensi kerugian negara akibat penyelundupan itu mencapai Rp7 miliar.
Anton mengatakan, sejatinya masih banyak praktik culas di tengah masyarakat. Anton berharap masyarakat aktif melaporkan praktik itu kepada aparat.
"Kerugian luar biasa bagi bangsa Indonesia kalau hal ini terus berlangsung," ucap Anton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
