Sidang pembacaan dakwaan dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembacaan dakwaan dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Eks Pegawai Bakamla Muluskan PT CMI Teknologi untuk Garap Proyek

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi suap di bakamla
Fachri Audhia Hafiez • 22 April 2021 18:12
Jakarta: Mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Keamanan Laut (Bakamla) Leni Marlena dan Koordinator ULP Bakamla Juli Amar Ma'ruf diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Bakamla pada 2016. Keduanya diduga memuluskan PT CMI Teknologi mendapatkan proyek.
 
Salah satunya, terkait harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikondisikan agar memenangkan PT CMI Teknologi. Sehingga, 'menghabiskan' perusahaan lain pada proses pelelangan dan menyisakan PT CMI Teknologi.
 
"Pada (sebuah) pertemuan, Juli menjelaskan hal-hal terkait persiapan lelang pengadaan BCSS yang akan diikuti PT CMI Teknologi, termasuk mengenai draf HPS yang dibuatkan PT CMI Teknologi dengan breakdown untuk tiap-tiap spek dalam rangka 'mengunci' agar peserta lain tidak bisa ikut," ujar salah satu jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis, 22 April 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (f) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Aturan mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan agar adil atau tidak diskriminatif.
 
Baca: Dua Mantan Pegawai Bakamla Didakwa Merugikan Negara Rp63,82 Miliar
 
Selain itu, saat pelelangan proyek BCSS, HPS belum ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebab, PPK bernama Bambang Udoyo baru ditetapkan pada 22 Agustus 2016, sedangkan pengumuman lelang pada 18 Agustus 2016.
 
Leni menggunakan patokan HPS milik PT CMI Teknologi dengan nilai Rp399 miliar dari total pagu proyek senilai Rp400 miliar yang ditetapkan. Hal ini dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan HPS.
 
Leni dan Juli didakwa merugikan negara Rp63,82 miliar. Leni dan Juli dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
 
Pihak yang diperkaya ialah Direktur Utama PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno, sebesar Rp60,82 miliar. Kemudian, staf khusus kabakamla bidang perencanaan dan keuangan, Ali Fahmi Habsyi, sebesar Rp3,5 miliar.
 
PT CMI Teknologi hanya menggunakan uang sebesar Rp70,58 miliar dari total Rp134,416 miliar yang disetujui untuk pelaksanaan proyek. Selisih nilai anggaran tersebut mengalir ke PT CMI Teknologi dan Ali Fahmi yang kemudian disebut sebagai kerugian negara.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif