KPK Kesulitan Memantau Pembagian Bansos Akibat Kurang Transparan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan kepala daerah untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19. Itu disebabkan data penyaluran bansos tidak terbuka. "Rendahnya kualitas dan transparansi data berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran bansos," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati kepada Medcom.id, Kamis, 10 Desember 2020. Ipi mengatakan banyak keluhan yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos. Data per 9 November 2020, terdapat 1.650 keluhan yang masuk ke kantong KPK melalui aplikasi tersebut. "Yang paling banyak dilaporkan adalah masyarakat merasa tidak menerima bantuan meski sudah didata, yaitu 730 keluhan," ujar Ipi. Baca: DKI Ganti Bantuan Sembako Jadi Uang Tunai Keluhan bansos ini kebanyakan dari pendataan masyarakat. Permasalahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi masalah utama dari pendataan bansos yang dikeluhkan masyarakat. Hal ini jelas membuat informasi penerima bantuan menjadi minim. Sementara itu, daerah yang dilaporkan terlihat tak acuh dengan permasalahan data ini. KPK menyarankan kepala daerah terkait untuk segera membereskan masalah ini. "KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) akan tetap mengawal 542 pemda di seluruh Indonesia untuk memastikan penyelenggaraan bansos agar tepat guna dan tepat sasaran, dan mencegah potensi korupsi dalam penyelenggaraan bansos," tutur Ipi.