Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya. Foto: Twitter.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya. Foto: Twitter.

Mustofa Nahrawardaya Mengakui Menyebar Hoaks

Nasional ujaran kebencian hoax
Cindy • 27 Mei 2019 13:02
Jakarta: Tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong Mustofa Nahrawardaya mengaku telah menyebarkan informasi dusta terkait kericuhan Rabu, 22 Mei 2019. Dia menyebarkan video dan foto beserta narasi yang bertujuan untuk meresahkan masyarakat lewat akun Twitter pribadinya @AkunTofa.
 
"Dari hasil pemeriksaan sementara, sodara M mengakui melalui akun di media sosial telah menyebarkan foto, video, dan narasi-narasi yang tidak sesusai dengan fakta sebenarnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 27 Mei 2019.
 
Penyidik akan memeriksa secara mendalam Mustofa selama masa penahanan tersangka dua puluh hari ke depan. Penyidik, lanjut dia, memperhatikan kondisi kesehatan dan psikologis anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu sebelum memulai pemeriksaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Mustofa Nahrawardaya Tersangka Kasus Hoaks
 
"Apabila kondisi kesehatan dan psikologisnya siap, nanti akan dimintai keterangan. Kalau belum siap nanti akan dirawat di rumah sakit," kata Dedi.
 
Secara terpisah, Cathy, istri Mustofa menuturkan suaminya sedang sakit. Dia mendeita asam urat, diabetes, dan darah tinggi. "Bapak ada tiga penyakit, kemarin lagi kumat. Ada darah tinggi, diabetes, sama asam urat. Baru dua hari ini beliau mulai puasa, makanya saya pantau," terang Cathy.
 
Diketahui, perintah penangkapan Mustofa tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan Bernomor SP Kap/61 V/ 2019/ Dittpidsiber. Mustofa diduga melanggar pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif