Garuda Indonesia. Foto : Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia. Foto : Garuda Indonesia.

Sidang Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Segera Digelar

Tri Subarkah • 03 Agustus 2022 21:59
Jakarta: Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk 2011-2021 segera digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara untuk tiga terdakwa.
 
"Dalam perkara dugaan tipikor pengadaan 18 unit pesawat Sub 100 seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-100," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 Agustus 2022.
 
Ketut menerangkan, proses pelimpahan itu sudah dilakukan hari ini. Tiga terdakwa yang segera diadili adalah Captain Agus Wahjudo, Albert Burhan, dan Setijo Awibowo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus sebelumnya menjabat sebagai Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda periode 2009-2014. Sementara itu, Albert merupakan Vice President Treasury Management Garuda periode 2005-2012. Adapun Setijo pernah menjabat Vice President Strategic Management Office Garuda periode 2011-2012.
 

Baca juga: Ini Perbedaan Penanganan Korupsi Garuda di Kejagung dan KPK


 
Ketiganya didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 
"Tim JPU selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," tandas Ketut.
 
Pada Senin, 27 Juli lalu, penyidik JAM-Pidsus menambah dua tersangka lagi dalam perkara tersebut, salah satunya adalah Direktur Utama Garuda periode 2005-2014 Emirsyah Satar. Ia ditersangkakan bersama Soetikno Soedarjo selaku mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA).
 
Saat itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan Emirsyah dan Soetikno harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka atas pengadaan yang merugikan negara. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian kerugian keuangan negara dalam kasus Garuda mencapai Rp8,8 triliun.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif