Jakarta: Komisi Yudisial (KY) membantah membisu terkait kasus dua hakim agung yang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah langkah disebut telah dilakukan lembaga pengawas peradilan di Tanah Air itu.
"Pada Minggu lalu, kami lakukan pemeriksaan secara intens kepada mereka yang diduga sebagai perantara atau diduga menerima uang suap yang menjadi target OTT KPK dan pengembangannya," ujar Ketua bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY Binziad Kadafi dalam keterangannya, Senin, 14 November 2022.
Binziad mengeklaim seluruh pihak Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut itu sudah diperiksa penyidik KY. Kini, Binziad menyatakan KY tengah mendalami keterangan kedua belah pihak, baik pemberi dan perantara penerima.
Setelah mendapatkan informasi, Binziad menyebut akan mengonsolidasikan menjadi bahan pemeriksaan terhadap hakim agung yang sudah dinyatakan tersangka maupun yang masih menjabat.
"Kami tidak diam, kami proaktif menjalankan tugas kami," tegas dia.
Adapun Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ibnu Nugroho menuturkan harus ada evaluasi atau asesmen integritas berkala terhadap hakim agung. Ini merespons adanya dua hakim agung yang jadi tersangka korupsi penanganan perkara MA.
"Hakim Agung harus diasesmen, asesmen integritas berkala. Saya kira itu yang lebih mengena, karena masuk ke pengadilan itu sudah sangat ketat, sulit untuk masuk,” ungkap Hibnu kepada Media Indonesia, Minggu, 12 November 2022.
Menurutnya, para hakim agung MA harus diberikan tes integritas setiap dua tahun sekali. Ini penting agar tidak ada hakim agung nakal yang berkeliaran di lingkungan MA.
"Kita perlu tahu ini hakim agung masih layak atau tidak, artinya nah ini kalau hasil integritasnya masih kurang berarti perlu ada pembinaan," tegas dia.
Jakarta:
Komisi Yudisial (KY) membantah membisu terkait kasus dua hakim agung yang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah langkah disebut telah dilakukan lembaga pengawas peradilan di Tanah Air itu.
"Pada Minggu lalu, kami lakukan pemeriksaan secara intens kepada mereka yang diduga sebagai perantara atau diduga menerima uang suap yang menjadi target OTT KPK dan pengembangannya," ujar Ketua bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY Binziad Kadafi dalam keterangannya, Senin, 14 November 2022.
Binziad mengeklaim seluruh pihak
Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut itu sudah diperiksa penyidik KY. Kini, Binziad menyatakan KY tengah mendalami keterangan kedua belah pihak, baik pemberi dan perantara penerima.
Setelah mendapatkan informasi, Binziad menyebut akan mengonsolidasikan menjadi bahan pemeriksaan terhadap hakim agung yang sudah dinyatakan tersangka maupun yang masih menjabat.
"Kami tidak diam, kami proaktif menjalankan tugas kami," tegas dia.
Adapun Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ibnu Nugroho menuturkan harus ada evaluasi atau asesmen integritas berkala terhadap hakim agung. Ini merespons adanya dua hakim agung yang jadi tersangka korupsi penanganan perkara MA.
"Hakim Agung harus diasesmen, asesmen integritas berkala. Saya kira itu yang lebih mengena, karena masuk ke pengadilan itu sudah sangat ketat, sulit untuk masuk,” ungkap Hibnu kepada
Media Indonesia, Minggu, 12 November 2022.
Menurutnya, para
hakim agung MA harus diberikan tes integritas setiap dua tahun sekali. Ini penting agar tidak ada hakim agung nakal yang berkeliaran di lingkungan MA.
"Kita perlu tahu ini hakim agung masih layak atau tidak, artinya nah ini kalau hasil integritasnya masih kurang berarti perlu ada pembinaan," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
