Gedung Merah Putih KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Gedung Merah Putih KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Bawa Gepokan Duit, 1 Tersangka OTT Hakim MA Menyerahkan Diri ke KPK

Candra Yuri Nuralam • 23 September 2022 04:45
Jakarta: Sebanyak satu tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) hakim terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka tersebut ialah PNS MA Albasri.
 
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Albasri menyerahkan diri sambil membawa gepokan duit. Uang itu diyakini berkaitan dengan perkara ini.
 
"AB (Albasri) juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai Rp50 juta," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Firli tidak memerinci waktu pasti Albasri menyerahkan diri. Total uang yang berkaitan dengan kasus ini sebesar SGD205.000 dan Rp50 juta.
 

Baca: Ini 10 Tersangka Terkait Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA


KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD); Hakim Yudisial MA, Elly Tri Pangestu (ETP); PNS MA, Desy Yustria (DY); PNS MA, Muhajir Habibie (MH); PNS MA, Redi (RD); PNS MA, Albasri (AB); pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES); serta pihak swasta Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
 
Heryanto Tanaka, Yosep Parera, ES, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sedangkan Sudrajad Dimyati, Desy Yustria, Elly Tri Pangestu, Muhajir Habibie, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif