Soal Pelaporan SMS Blast, KPK Serahkan ke Dewas

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepenuhnya proses pelaporan SMS blast ke Dewan Pengawas. Pelaporan tersebut terkait penggunaan SMS oleh Ketua KPK Firli Bahuri yang diduga tak sesuai peruntukannya. "Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Dewan Pengawas KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 12 Maret 2022. Ali mengatakan Dewan Pengawas sudah memiliki tugas dan kewenangan sesuai Undang-Undang KPK untuk menerima serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Dewan Pengawas dipastikan profesional. "Dewan Pengawas juga sudah memiliki ketentuan-ketentuan ada SOP (standar operasional prosedur) yang mengatur bagaimana menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat," ujar Ali. Baca: Ketua KPK Filri Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK, Kenapa? Indonesia Memanggil 57+ Institute melaporkan penggunaan SMS blast KPK ke Dewan Pengawas. Mereka menduga penggunaan fasilitas itu tidak digunakan dengan peruntukannya. "Laporan disampaikan berkaitan dengan dugaan Ketua KPK Firli Bahuri telah sewenang-wenang menggunakan fasilitas KPK yang dibiayai oleh anggaran negara," kata Senior Investigator Indonesia Memanggil 57+ Institute Rizka Anungnata melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Maret 2022. Menurut Rizka, SMS blast tersebut tidak berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. SMS itu melainkan berisi pesan yang mengatasnamakan ketua KPK. "Kronologi kasus berangkat dari pengakuan beberapa orang yang mendapatkan pesan singkat SMS blast dari KPK," ucap Rizka.