Cegah Korupsi, KPK Minta Kemenhub Benahi Pelayanan Publik

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berbenah memastikan pelayanan publik bebas dari tindakan rasuah. KPK bakal bekerja sama lintas instansi untuk memastikan pelayanan publik di Kemenhub bebas dari korupsi. "Tidak hanya dengan pemda, kementerian, lembaga, tetapi dengan berbagai kalangan," kata Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Maret 2022. KPK bakal mengutamakan pencegahan ofensif untuk menangkal korupsi di Kemenhub. Utamanya, soal pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran operasional di bandara, dan pelayanan lain dalam ruang lingkup Kemenhub. "Setelah asesmen kepatuhan dilakukan, sama-sama kita dorong tingkat kepatuhannya," ujar Dian. KPK juga menyarankan Kemenhub melakukan pembenahan di beberapa ruang pelayanan publik miliknya berdasarkan rekomendasi Ombudsman. Pembenahan pelayanan publik bisa memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan manajemen aset daerah. "Transparansi dan keterbukaan informasi publik juga menjadi indikator kunci pembenahan," tutur Dian. Baca: Strategi Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Ala Firli Bahuri Kepala Biro LPPBMN Kemenhub Dedy Cahyadi mengatakan cara terbaik memastikan pelayanan publik tidak disusupi korupsi yaitu digitalisasi sistem. Tempat pelayanan transportasi dan pengadaan barang dan jasa harus bertransformasi menjadi sistem digital. "Artinya tidak ada lagi kontak, klarifikasi, interaksi langsung secara fisik dengan peserta pengadaan sehingga akhirnya kita hanya melihat dashboard harga saja setelah melihat syarat-syarat lainnya seperti kualifikasi, tenaga pekerja, metodologi dan lainnya sudah terpenuhi," ucap Dedi.