Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Rahmat Effendi Diduga Beri 'Bisikan' Khusus untuk Proyek di SKPD Pemkot Bekasi

Fachri Audhia Hafiez • 17 Maret 2022 10:12
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan 'bisikan' berupa pesan khusus Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE). Pesan itu terkait kongkalikong memenangkan kontraktor tertentu pada proyek pengadaan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
 
Informasi itu dikonfirmasi kepada Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kota Bekasi Yudianto. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmat Effendi pada Rabu, 16 Maret 2022.
 
"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proyek pengadaan yang dilaksanakan di beberapa SKPD di Pemkot Bekasi yang diduga ada titipan pesan khusus oleh tersangka RE agar memenangkan kontraktor tertentu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 17 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali belum memerinci pesan yang dimaksud tersebut. Informasi terkait itu masih dalam ranah penyidik.
 
KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Pria yang akrab disapa Pepen itu diduga memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek.
 
Baca: KPK Bidik Aliran Uang Korupsi ke Keluarga Rahmat Effendi
 
KPK menetapkan sembilan tersangka. Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif