KPK Periksa Direktur PT Tower Bersama
Ilustrasi KPK - MI
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memangggil Direktur PT Tower Bersama, Budianto Purwahjo. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015, yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa (MKP).

Selain petinggi PT Tower Bersama, penyidik juga ikut memanggil Manager Land Leased Renewal Operation Maintenance PT Solusindo Kreasi Pratama (TBG), Yudha Sumantri; Chief Project & Implementation PT Tower Bersama Insfrastruktur Tbk, Yogi Pamungkas.

Kemudian, Sitac Division Manager PT Protelindo, Suciratin; dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi, Achmad Suhawi. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 9 Mei 2018. 


Tim penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah kantor PT Tower Bersama di The Convergence Indonesia dan kantor PT Protelindo di Menara BCA. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan surat elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan kasus suap tersebut.

KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam dua perkara. Dua perkara yang menjerat orang nomor satu di Mojokerto itu yakni suap dan gratifikasi.

(Baca juga: 20 Mobil Bupati Mojokerto Disita KPK)

Pada kasus pertama, Mustofa diduga telah menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Mustofa dijerat sebagai tersangka bersama dengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

Kemudian, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi bersama dengan Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015.






(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id