Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut tidak ada upaya serius dari Kementerian Hukum dan HAM untuk membenahi lapas atas berbagai temuan yang muncul belakangan ini.
Selama ini yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM hanya mengganti kepala lapas atau hanya menjatuhi sanksi administrasi dan mutasi terhadap jajarannya setiap kali muncul persoalan.
Peneliti Senior ICW Emerson Yuntho menilai harus ada yang bertanggung jawab atas persoalan yang terus menerus muncul dari balik lapas. Yang terjadi saat ini, kata dia, semua pihak tampaknya membuang badan.
"Saya menganggap tidak ada upaya serius yang progresif. Harusnya OTT KPK atau temuan Ombudsman jadi alasan untuk berbenah seluruh lapas di Indonesia," ujarnya dalam Primetime News Metro TV, Senin, 17 September 2018.
Emerson menilai sedikit tak pantas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat meminta suntikan anggaran Rp15,7 miliar untuk merenovasi sel di Lapas Sukamiskin ketika persoalan terkait hal diskriminatif seperti sel mewah belum terselesaikan.
Menurut dia, ketimbang merenovasi kamar lebih baik 'merenovasi' mental sipir dan petugas lapas agar tak lagi melakukan hal-hal koruptif.
"Saya khawatir anggaran besar renovasi tidak digunakan semestinya. Karena ketika fungsi pengawasan jelek, mental, dan integritas sipir dan petugas lapas tidak akan mengubah persoalan," kata dia.
Emerson mengatakan praktik kotor di lapas sudah seperti pita kaset yang diputar berulang. Terpenting saat ini adalah pembenahan dan perbaikan sistem.
Hanya mengganti orang tapi tak melakukan perbaikan sistem termasuk pengawasan dan pembinaan, tak menyelesaikan persoalan. Ia yakin persoalan lapas seperti temuan sel mewah, peredaran narkoba, bahkan transaksi kotor antara narapidana dan petugas akan terus berulang. Bukan hanya di Lapas Sukamiskin, tapi juga di tempat lain.
Yang lebih memprihatinkan, tambah Emerson, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly justru mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pileg 2019 saat persoalan lapas belum selesai.
"Kalau tidak fokus mengurusi lapas mundur saja. Caleg atau penyelesaian lapas. Pilih salah satu biar persoalan ini segera tuntas. Kalau hanya sambilan ya akan sama terus kejadiannya," jelas dia.
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut tidak ada upaya serius dari Kementerian Hukum dan HAM untuk membenahi lapas atas berbagai temuan yang muncul belakangan ini.
Selama ini yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM hanya mengganti kepala lapas atau hanya menjatuhi sanksi administrasi dan mutasi terhadap jajarannya setiap kali muncul persoalan.
Peneliti Senior ICW Emerson Yuntho menilai harus ada yang bertanggung jawab atas persoalan yang terus menerus muncul dari balik lapas. Yang terjadi saat ini, kata dia, semua pihak tampaknya membuang badan.
"Saya menganggap tidak ada upaya serius yang progresif. Harusnya OTT KPK atau temuan Ombudsman jadi alasan untuk berbenah seluruh lapas di Indonesia," ujarnya dalam P
rimetime News Metro TV, Senin, 17 September 2018.
Emerson menilai sedikit tak pantas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat meminta suntikan anggaran Rp15,7 miliar untuk merenovasi sel di Lapas Sukamiskin ketika persoalan terkait hal diskriminatif seperti sel mewah belum terselesaikan.
Menurut dia, ketimbang merenovasi kamar lebih baik 'merenovasi' mental sipir dan petugas lapas agar tak lagi melakukan hal-hal koruptif.
"Saya khawatir anggaran besar renovasi tidak digunakan semestinya. Karena ketika fungsi pengawasan jelek, mental, dan integritas sipir dan petugas lapas tidak akan mengubah persoalan," kata dia.
Emerson mengatakan praktik kotor di lapas sudah seperti pita kaset yang diputar berulang. Terpenting saat ini adalah pembenahan dan perbaikan sistem.
Hanya mengganti orang tapi tak melakukan perbaikan sistem termasuk pengawasan dan pembinaan, tak menyelesaikan persoalan. Ia yakin persoalan lapas seperti temuan sel mewah, peredaran narkoba, bahkan transaksi kotor antara narapidana dan petugas akan terus berulang. Bukan hanya di Lapas Sukamiskin, tapi juga di tempat lain.
Yang lebih memprihatinkan, tambah Emerson, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly justru mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pileg 2019 saat persoalan lapas belum selesai.
"Kalau tidak fokus mengurusi lapas mundur saja. Caleg atau penyelesaian lapas. Pilih salah satu biar persoalan ini segera tuntas. Kalau hanya sambilan ya akan sama terus kejadiannya," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
