medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) Bimo Suryono menentang apabila pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim dilatarbelakangi upaya pengungkapan kasus korupsi oleh Bareskrim. Menurutnya, Budi Waseso memiliki kinerja baik dan tak layak diganti.
Selain itu, kata dia, mutasi di tubuh Polri sudah ada aturan dan prosedur, bukan semata-mata disebabkan pengungkapan kasus. "Kami menentang keras kalau berdasarkan pencopotan dilakukan semata-mata karena 'kegaduhan'. Proses mutasi sudah ada sistematisnya di Polri, tolak ukur kinerja dari Polri sudah ada, kami menentang itu," ujar Bimo kepada wartawan di sekretariat KBPPP, Jalan Darmawangsa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015).
Bimo menilai, jika Budi Waseso dicopot karena membuat 'kegaduhan' dalam mengungkap kasus, maka hukum di negeri ini tidak akan berjalan.
"Kami menolak kalau pencopotan itu berdasar hanya membuat 'kegaduhan', pencopotan dilakukan kalau kinerja buruk atau kinerja fatal. Tapi kalau konteksnya 'kegaduhan' hingga dilakukan pencopotan, hukum tidak akan tercipta baik," tuturnya.
Bimo menduga isu pencopotan Budi Waseso dari kursi Kabareskrim timbul karena kinerja kepemimpinan Budi yang tegas dan efektif dalam menangani sejumlah kasus besar selama delapan bulan belakangan.
"Apa yang telah dilakukan Bareskrim Polri selama ini harus dilihat semata-mata sebagai bagian dari diskresi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," bebernya.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sepenuhnya mendukung upaya penegakkan hukum oleh Polri, dan tidak terpengaruh oleh berbagai sinyalemen dan isu-isu yang cenderung menyudutkan eksistensi dan kredibilitas Polri oleh siapapun atau lembaga apapun," tandas Bimo.
Sejak kemarin, santer beredar kabar pergantian Budi Waseso. Nama-nama seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman Nasution disebut sebagai pengganti Budi Waseso.
Isu pencopotan Budi Waseso menguat beberapa hari setelah Bareskrim menggeledah PT Pelindo II. Menteri BUMN Rini Soemarmo sempat menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait penggeledahan itu.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) Bimo Suryono menentang apabila pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim dilatarbelakangi upaya pengungkapan kasus korupsi oleh Bareskrim. Menurutnya, Budi Waseso memiliki kinerja baik dan tak layak diganti.
Selain itu, kata dia, mutasi di tubuh Polri sudah ada aturan dan prosedur, bukan semata-mata disebabkan pengungkapan kasus. "Kami menentang keras kalau berdasarkan pencopotan dilakukan semata-mata karena 'kegaduhan'. Proses mutasi sudah ada sistematisnya di Polri, tolak ukur kinerja dari Polri sudah ada, kami menentang itu," ujar Bimo kepada wartawan di sekretariat KBPPP, Jalan Darmawangsa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015).
Bimo menilai, jika Budi Waseso dicopot karena membuat 'kegaduhan' dalam mengungkap kasus, maka hukum di negeri ini tidak akan berjalan.
"Kami menolak kalau pencopotan itu berdasar hanya membuat 'kegaduhan', pencopotan dilakukan kalau kinerja buruk atau kinerja fatal. Tapi kalau konteksnya 'kegaduhan' hingga dilakukan pencopotan, hukum tidak akan tercipta baik," tuturnya.
Bimo menduga isu pencopotan Budi Waseso dari kursi Kabareskrim timbul karena kinerja kepemimpinan Budi yang tegas dan efektif dalam menangani sejumlah kasus besar selama delapan bulan belakangan.
"Apa yang telah dilakukan Bareskrim Polri selama ini harus dilihat semata-mata sebagai bagian dari diskresi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," bebernya.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sepenuhnya mendukung upaya penegakkan hukum oleh Polri, dan tidak terpengaruh oleh berbagai sinyalemen dan isu-isu yang cenderung menyudutkan eksistensi dan kredibilitas Polri oleh siapapun atau lembaga apapun," tandas Bimo.
Sejak kemarin, santer beredar kabar pergantian Budi Waseso. Nama-nama seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman Nasution disebut sebagai pengganti Budi Waseso.
Isu pencopotan Budi Waseso menguat beberapa hari setelah Bareskrim menggeledah PT Pelindo II. Menteri BUMN Rini Soemarmo sempat menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait penggeledahan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
