Jakarta: Isu peleburan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman dinilai tidak mungkin bisa dilakukan. Kedua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.
“Saya tidak setuju KPK digabung dengan Ombudsman, karena kewenangan tugas dan fungsi itu berbeda,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Minggu, 7 April 2024.
Boyamin menjelaskan Ombudsman hanya mengurusi administrasi dalam tatanan kerja pemerintahan di Indonesia. Kerjaan itu bukan urusan KPK yang ditugaskan menindak dan mencegah korupsi di Tanah Air.
Boyamin menilai isu peleburan KPK dengan Ombudsman sangat tidak masuk akal. Jika benar terjadi, instansi itu diyakini tidak akan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau digabung nanti fungsi kewenangan itu menjadi rancu, bias, kabur, dan kemudian malah tidak akan bermanfaat untuk kebaikan bangsa dan pemberantasan korupsi,” ucap Boyamin.
Penggabungan KPK dengan Ombudsman juga diyakini bisa membuat kedua instansi itu menjadi tidak efisien. Profesionalisme kerjanya juga diprediksi bakal memudar.
Menurut Boyamin, peleburan bukan cara untuk mengembalikan taring KPK. Pengembalian aturan sebelum direvisi dinilai cara terbaik memperbaiki Lembaga Antirasuah.
“Kalau KPK itu saya malah minta justru dikembalikan kewenangan seperti undang-undang yang lama, bukan sebagaimana direvisi tahun 2019,” tegas Boyamin.
Sebelumnya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membantah kebenaran kabar instansinya akan dileburkan dengan Ombudsman. Isu yang beredar disebut bohong dan tak pernah dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pepesan kosong, enggak ada tuh. Saya pastikan bohong, saya belum pernah ketemu Presiden untuk urusan seperti itu,” kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 April 2024.
Nawawi mengaku tidak tahu asal mula isu tersebut beredar. Namun, dia menilai ada pihak yang ingin membuat KPK terlihat semakin buruk.
“Sepertinya ada pihak yang sengaja menghembuskan isu-isu di tengah situasi yang banyak kritikan terhadap lembaga ini,” ucap Nawawi.
Jakarta: Isu peleburan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) dengan Ombudsman dinilai tidak mungkin bisa dilakukan. Kedua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.
“Saya tidak setuju KPK digabung dengan Ombudsman, karena kewenangan tugas dan fungsi itu berbeda,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Minggu, 7 April 2024.
Boyamin menjelaskan
Ombudsman hanya mengurusi administrasi dalam tatanan kerja pemerintahan di Indonesia. Kerjaan itu bukan urusan KPK yang ditugaskan menindak dan mencegah korupsi di Tanah Air.
Boyamin menilai isu peleburan KPK dengan Ombudsman sangat tidak masuk akal. Jika benar terjadi, instansi itu diyakini tidak akan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau digabung nanti fungsi kewenangan itu menjadi rancu, bias, kabur, dan kemudian malah tidak akan bermanfaat untuk kebaikan bangsa dan pemberantasan korupsi,” ucap Boyamin.
Penggabungan
KPK dengan Ombudsman juga diyakini bisa membuat kedua instansi itu menjadi tidak efisien. Profesionalisme kerjanya juga diprediksi bakal memudar.
Menurut Boyamin, peleburan bukan cara untuk mengembalikan taring KPK. Pengembalian aturan sebelum direvisi dinilai cara terbaik memperbaiki Lembaga Antirasuah.
“Kalau KPK itu saya malah minta justru dikembalikan kewenangan seperti undang-undang yang lama, bukan sebagaimana direvisi tahun 2019,” tegas Boyamin.
Sebelumnya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membantah kebenaran kabar instansinya akan dileburkan dengan Ombudsman. Isu yang beredar disebut bohong dan tak pernah dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pepesan kosong, enggak ada tuh. Saya pastikan bohong, saya belum pernah ketemu Presiden untuk urusan seperti itu,” kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 April 2024.
Nawawi mengaku tidak tahu asal mula isu tersebut beredar. Namun, dia menilai ada pihak yang ingin membuat KPK terlihat semakin buruk.
“Sepertinya ada pihak yang sengaja menghembuskan isu-isu di tengah situasi yang banyak kritikan terhadap lembaga ini,” ucap Nawawi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
