medcom.id, Jakarta: Calon Pimpinan KPK yang mengikuti seleksi harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaaan Pejabat Negara (LHKPN). Bahkan LHKPN menjadi syarat awal dalam seleksi administrasi.
Tapi, calon pimpinan KPK Irjen Yotje Mende memiliki pandangan berbeda. Kapolda Papua ini terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 2007 ketika menjabat Kapolwil Surakarta.
Dalam pandangan Yotje, LHKPN harus dilaporkan ketika pejabat yang bersangkutan tersangkut persoalan hukum. Selama ia tak melanggar hukum, hal itu bukan menjadi persoalan prinsip.
"LHKPN tergantung, kalau kita tidak melanggar hukum korupsi atau gratifikasi, tidak terlalu penting bagi saya. Saya dengan data-data awal yang saya berikan, sudah cukuplah," kata Yotje di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).
Tapi, bukan berarti Yotje sama sekali tak mau menyerahkan LHKPN meski ia bersikap 'nothing to lose' dalam konteks ini. "Tapi kalau itu harus dilaporkan, ya saya laporkan. Kalau pun saya tidak lolos, tidak apa-apa. Biar pansel yang menilai itu," terangnya.
Yotje menegaskan, Pansel bisa melihat LHKPN yang ia serahkan pada 2007 dan membandingkan dengan kondisi saya sekarang bagaimana, kita tidak ada masalah," kata mantan Kapolda Kepulauan Riau ini.
Latar Belakang Reserse
Lebih lanjut Yotje mengaku keinginan untuk jadi Ketua KPK datang dari diri sendiri. "Latar belakang saya reserse. Saya melihat antara KPK dengan Polri, khususnya Bareskrim, tidak beda, ya saya ingin ke sana," kata.
Yotje juga mengaku pernah mendaftarkan pada seleksi capim KPK periode 2011-2015, tapi tak lolos. Kemudian, Yotje mengaku mengevaluasi diri dan kembali ikut pada periode ini.
Yotje juga melihat dirinya punya kans cukup kuat, mengingat posisinya sebagai Kapolda Papua. Menyadari adanya peluang tersebut, Yotje langsung mendaftar setelah mengantongi izin dari Kapolri Jenderal Bandrodin Haiti.
"Sudah diizinkan ikuti tes capim KPK," tambahnya.
medcom.id, Jakarta: Calon Pimpinan KPK yang mengikuti seleksi harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaaan Pejabat Negara (LHKPN). Bahkan LHKPN menjadi syarat awal dalam seleksi administrasi.
Tapi, calon pimpinan KPK Irjen Yotje Mende memiliki pandangan berbeda. Kapolda Papua ini terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 2007 ketika menjabat Kapolwil Surakarta.
Dalam pandangan Yotje, LHKPN harus dilaporkan ketika pejabat yang bersangkutan tersangkut persoalan hukum. Selama ia tak melanggar hukum, hal itu bukan menjadi persoalan prinsip.
"LHKPN tergantung, kalau kita tidak melanggar hukum korupsi atau gratifikasi, tidak terlalu penting bagi saya. Saya dengan data-data awal yang saya berikan, sudah cukuplah," kata Yotje di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).
Tapi, bukan berarti Yotje sama sekali tak mau menyerahkan LHKPN meski ia bersikap 'nothing to lose' dalam konteks ini. "Tapi kalau itu harus dilaporkan, ya saya laporkan. Kalau pun saya tidak lolos, tidak apa-apa. Biar pansel yang menilai itu," terangnya.
Yotje menegaskan, Pansel bisa melihat LHKPN yang ia serahkan pada 2007 dan membandingkan dengan kondisi saya sekarang bagaimana, kita tidak ada masalah," kata mantan Kapolda Kepulauan Riau ini.
Latar Belakang Reserse
Lebih lanjut Yotje mengaku keinginan untuk jadi Ketua KPK datang dari diri sendiri. "Latar belakang saya reserse. Saya melihat antara KPK dengan Polri, khususnya Bareskrim, tidak beda, ya saya ingin ke sana," kata.
Yotje juga mengaku pernah mendaftarkan pada seleksi capim KPK periode 2011-2015, tapi tak lolos. Kemudian, Yotje mengaku mengevaluasi diri dan kembali ikut pada periode ini.
Yotje juga melihat dirinya punya kans cukup kuat, mengingat posisinya sebagai Kapolda Papua. Menyadari adanya peluang tersebut, Yotje langsung mendaftar setelah mengantongi izin dari Kapolri Jenderal Bandrodin Haiti.
"Sudah diizinkan ikuti tes capim KPK," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
