Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. MI/M Irfan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. MI/M Irfan.

Indonesia Menolak Jadi Tempat Sampah Negara Maju

Nasional Larangan Sampah Plastik Sampah Impor
Damar Iradat • 28 Agustus 2019 00:24
Bogor: Pemerintah menegaskan Indonesia bukan 'tempat sampah' negara-negara maju. Oleh karena itu, saat ini, pemerintah bakal memperketat aturan impor scrap plastik dan kertas.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah mengekspor kembali 400 kontainer scrap plastik dan kertas yang mengandung sampah dan limbah. Menurutnya, masih ada 1.262 hingga 1.380 kontainer yang akan diperiksa lebih lanjut.
 
"Dan kalau dia enggak benar harus di-reekspor. Enggak bener. Artinya ada tumpangan limbah dan sampah," kata Siti di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Siti mengatakan, 'penumpang gelap' impor scrap plastik dan kertas itu bermacam-macam. Mulai dari infus bekas, pampers bekas, ampul suntik bekas, hingga aki bekas. Sampah-sampah itu, menurut catatan berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, hingga Hong Kong.
 
"Nanti saya akan konsultasi ke Bu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi), kita akan minta perhatian untuk ini. Indonesia tidak boleh jadi tempat sampahnya negara maju," kata Siti dengan tegas.
 
Pihaknya, saat ini juga akan mendiskusikan dengan Kementerian Perdagangan soal tingkat pengotor (sampah/impuritas) scrap tersebut. Sebab, dalam Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (B3), perindustrian minta tingkat impuritas sampai 5 persen.
 
Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta tingkat impuritas hanya 2 persen. Siti pun menyebut, pihaknya menargetkan tingkat impuritas impor scrap plastik dan kertas bisa di angka 0,5 persen.
 
"Kalau saya sih mintanya jangan lama-lama, harusnya sebelum 2021. Kalau dua tahun dari sekarang berarti sebelum 2021," tutur dia.
 
Saat ini, Permendag 31/2016 juga segera direvisi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Permendag harus direvisi agar aturan soal impor scrap plastik dan kertas ini lebih tegas.
 
"Tentu ke depan industri disarankan untuk melakukan impor bahan baku recycle yang sifatnya homogen Jadi itu tentang mix waste dan sampah ini kadang-kadang sulit dibedakan tetapi ke depannya diminta ada semacam sertifikasi," ujar Airlangga.
 
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas sore tadi meminta permasalahan soal impor sampah ditangani secara serius. Menurut Jokowi, saat ini negara-negara maju banyak mengekspor sampah dan limbah ke negara-negara berkembang.
 
Jokowi mengatakan, permasalahan impor sampah ini juga harus betul-betul disikapi dengan hati-hati. Sebab, di satu sisi, impor terutama serat kertas dan plastik dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri, tapi di sisi yang lain sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia akan berpotensi merusak lingkungan jika tidak dapat didaur ulang.
 
"Dan, lebih bahayanya lagi terkontaminasi oleh bahan berbahaya, beracun, ataupun juga yang berbahaya bagi masyarakat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal impor sampah di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.
 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif