Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. MI/Rommy Pujianto
URL Berhasil di Salin
Dewan Pengawas KPK Aktif Kerja Awal Januari 2020
M Sholahadhin Azhar • 30 Desember 2019 17:50
Jakarta: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menolak berkomentar terkait lembaga antirasuah. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut dia dan rekannya akan puasa bicara hingga awal tahun depan.
"Belum bisa kasih respons yah. Tanggal 3 (Januari 2020) lah," ujar Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 30 Desember 2019.
Dewan Pengawas KPK baru bisa merespons isu terkini awal Januari karena anggota Dewas KPK baru bertemu dan berkoordinasi pada tanggal tersebut. Mereka akan berdiskusi soal perkembangan kasus dan Lembaga Antirasuah.
Termasuk dalam membahas Peraturan Presiden terkait Dewan Pengawas KPK yang tak kunjung dikeluarkan Presiden Joko Widodo. "Iya, itu masih kita tunggu," kata Syamsuddin.
Respons Syamsuddin ini berkaitan dengan pertanyaan awak media soal kasus gagal bayar Jiwasraya. Pada Minggu, 29 Desember 2019, politikus Partai Demokrat Didi Irawadi menilai keterlibatan KPK bisa menjadi pembuktian Ketua KPK baru, Firli Bahuri, yang sempat diragukan kapabilitasnya.
"KPK yang baru buktikan, inilah yang selama ini kami sampaikan banyak orang bertanya-tanya, ini KPK dengan dipimpin oleh Bapak Firli mampu atau tidak ini mengatasi persoalan korupsi di negeri ini, ada kasus besar," kata politikus Partai Demokrat Didi Irawadi dalam diskusi Crosscheck Medcom.id, bertajuk 'Bara Jiwasraya Sampai Istana?' di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta Pusat, Minggu, 29 Desember 2019.
Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi di Jiwasraya. Namun, Didi menilai kepolisian dan KPK juga harus ikut menyelidiki rasuah di perusahaan pelat merah itu. Karena ini merupakan salah satu skandal besar di Indonesia.
Didi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Saya katakan, agar tidak timbul spekulasi yang tidak-tidak, kita ingin menjaga Pak Jokowi, menjaga pemerintahan," tutur dia.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8SMZx1nVaLM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menolak berkomentar terkait lembaga antirasuah. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut dia dan rekannya akan puasa bicara hingga awal tahun depan.
"Belum bisa kasih respons yah. Tanggal 3 (Januari 2020) lah," ujar Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 30 Desember 2019.
Dewan Pengawas KPK baru bisa merespons isu terkini awal Januari karena anggota Dewas KPK baru bertemu dan berkoordinasi pada tanggal tersebut. Mereka akan berdiskusi soal perkembangan kasus dan Lembaga Antirasuah.
Termasuk dalam membahas Peraturan Presiden terkait Dewan Pengawas KPK yang tak kunjung dikeluarkan Presiden Joko Widodo. "Iya, itu masih kita tunggu," kata Syamsuddin.
Respons Syamsuddin ini berkaitan dengan pertanyaan awak media soal kasus gagal bayar Jiwasraya. Pada Minggu, 29 Desember 2019, politikus Partai Demokrat Didi Irawadi menilai keterlibatan KPK bisa menjadi pembuktian Ketua KPK baru, Firli Bahuri, yang sempat diragukan kapabilitasnya.
"KPK yang baru buktikan, inilah yang selama ini kami sampaikan banyak orang bertanya-tanya, ini KPK dengan dipimpin oleh Bapak Firli mampu atau tidak ini mengatasi persoalan korupsi di negeri ini, ada kasus besar," kata politikus Partai Demokrat Didi Irawadi dalam diskusi Crosscheck Medcom.id, bertajuk 'Bara Jiwasraya Sampai Istana?' di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta Pusat, Minggu, 29 Desember 2019.
Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi di Jiwasraya. Namun, Didi menilai kepolisian dan KPK juga harus ikut menyelidiki rasuah di perusahaan pelat merah itu. Karena ini merupakan salah satu skandal besar di Indonesia.
Didi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Saya katakan, agar tidak timbul spekulasi yang tidak-tidak, kita ingin menjaga Pak Jokowi, menjaga pemerintahan," tutur dia.
