Jakarta: Panitia Seleksi (Pansel) diminta serius menyoroti aspek kepatuhan para calon calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V dalam pelaporan pajak. Hal ini dianggap penting untuk menilai kejujuran para kandidat.
“Kami juga sebenarnya berharap dalam beberapa diskusi aspek integritas calon untuk menjadi perhatian yang paling utama bagi Pansel. Misalnya, kepatuhan pajak itu juga penting sekali diperhatikan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
Lembaga antirasuah berharap Pansel sudah menerima catatan pelaporan pajak setiap calon dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Kalau data ini (kepatuhan pajak) didapatkan, tentu akan sangat bagus,” ucap Febri.
Menurut dia, aspek kepatuhan pelaporan pajak para capim harus jadi pertimbangan Pansel. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terlebih, KPK juga sudah menangani beberapa korupsi di sektor pajak.
Baca: Kandidat Pimpinan KPK Harus Bersih dari Korupsi Politik
“Jangan sampai ada calon pimpinan KPK yang kemudian ternyata memiliki masalah terkait dengan kewajiban membayar pajak," jelas dia.
Sebanyak 40 capim KPK telah mengikuti ujian profile assessment pada 8-9 Agustus 2019 di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta. Sebanyak 7 orang dari akademisi/dosen, 2 advokat/konsultan hukum, dan 3 jaksa, masih bertahan dalam seleksi ini.
Selain itu, capim lain meliputi 1 pensiunan jaksa, 1 hakim, 6 polisi, 4 auditor, 1 dari Komisi Kejaksaan/Komisi Kepolisian Nasional. Perwakilan KPK yang bertahan ada lima orang. Sisanya, 4 pegawai negeri sipil (PNS), 1 pensiunan PNS, dan 5 orang dengan profesi lainnya.
Jakarta: Panitia Seleksi (Pansel) diminta serius menyoroti aspek kepatuhan para calon calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V dalam pelaporan pajak. Hal ini dianggap penting untuk menilai kejujuran para kandidat.
“Kami juga sebenarnya berharap dalam beberapa diskusi aspek integritas calon untuk menjadi perhatian yang paling utama bagi Pansel. Misalnya, kepatuhan pajak itu juga penting sekali diperhatikan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
Lembaga antirasuah berharap Pansel sudah menerima catatan pelaporan pajak setiap calon dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Kalau data ini (kepatuhan pajak) didapatkan, tentu akan sangat bagus,” ucap Febri.
Menurut dia, aspek kepatuhan pelaporan pajak para capim harus jadi pertimbangan Pansel. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terlebih, KPK juga sudah menangani beberapa korupsi di sektor pajak.
Baca: Kandidat Pimpinan KPK Harus Bersih dari Korupsi Politik
“Jangan sampai ada calon pimpinan KPK yang kemudian ternyata memiliki masalah terkait dengan kewajiban membayar pajak," jelas dia.
Sebanyak 40 capim KPK telah mengikuti ujian
profile assessment pada 8-9 Agustus 2019 di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta. Sebanyak 7 orang dari akademisi/dosen, 2 advokat/konsultan hukum, dan 3 jaksa, masih bertahan dalam seleksi ini.
Selain itu, capim lain meliputi 1 pensiunan jaksa, 1 hakim, 6 polisi, 4 auditor, 1 dari Komisi Kejaksaan/Komisi Kepolisian Nasional. Perwakilan KPK yang bertahan ada lima orang. Sisanya, 4 pegawai negeri sipil (PNS), 1 pensiunan PNS, dan 5 orang dengan profesi lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
