Sidang pembacaan tuntutan penyuap mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa, Budi Winarto alias Awi. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembacaan tuntutan penyuap mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa, Budi Winarto alias Awi. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penyuap Eks Bupati Lamteng Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Nasional Suap Bupati Mustafa
Fachri Audhia Hafiez • 29 Oktober 2019 02:35
Jakarta: Direktur PT Sorento Nusantara Budi Winarto alias Awi dituntut dua tahun enam bulan penjara, karena diyakini menyuap mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa senilai Rp5 miliar. Ia juga terancam denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.
 
"Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Winarto bersalah melakukan tindak korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Tak hanya hukuman pidana, jaksa juga meminta agar majelis hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Budi. Pasalnya, Budi dinilai belum memenuhi syarat sebagai JC.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terhadap hal-hal mengenai perbuatan terdakwa sendiri, dan tidak mengungkap ada keterlibatan pihak lain. Sehingga dengan demikian, apa yang diterangkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai suatu faktor yang meringankan hukuman diri terdakwa saja," ujar Jaksa Ali.
 
Dalam pertimbangan hukuman, jaksa menilai perbuatan Budi tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
 
Selain itu, kejahatan Budi telah mencederai tatanan birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 
"Sedangkan hal yang meringankan hukuman terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya," ujar Jaksa Ali.
 
Jaksa menilai Budi pantas dianggap melanggar pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini bermula saat Mustafa memerintahkan Taufik mengumpulkan komitmen fee dari rekanan dan/atau calon rekanan pada Mei 2017. Pengumpulan fee untuk memenuhi permintaan uang oleh DPRD Lampung Tengah.
 
Uang itu untuk pengesahan APBD Lampung Tengah dan persetujuan pinjaman pemerintah setempat kepada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI). Pinjaman senilai Rp300 miliar untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah.
 
Mustafa memerintahkan Taufik dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Madani, membahas rencana penggunaan dana pinjaman. Keduanya diminta menyiapkan usulan jalan serta jembatan yang menjadi prioritas pembangunan di Lampung Tengah.
 
Taufik diminta mencari pengusaha untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan beton yang anggarannya berasal dari pinjaman PT SMI. Namun pengusaha yang memperoleh proyek itu harus memberikan komitmen fee 20 persen dari nilai pekerjaan.
 
Awi menerima tawaran itu dan berjanji memberikan komitmen fee Rp5 miliar secara bertahap kepada Mustafa. Pemberian fee diserahkan melalui Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono. Tafip juga memberikan Rp300 juta kepada staf Taufik, Rusmaladi alias Ncus.
 
Awi menyanggupi pengerjaan proyek Jalan Kalirejo-Sendang Agung di wilayah barat Kabupaten Lampung Tengah. Total proyek yang digarap senilai Rp42,3 miliar.
 
Mustafa juga menerima komitmen fee dari Pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo Rp7,5 miliar. Simon menggarap proyek yang anggarannya bersumber dari dana pinjaman PT SMI. Dengan demikian, total komitmen fee yang diterima Mustafa dari Awi dan Simon sejumlah Rp12,5 miliar.
 
Ncus melaporkan pengumpulan uang ke Taufik, setelah itu dilaporkan Taufik pada Mustafa. Taufik lalu menyerahkan uang kepada beberapa anggota DPRD Lampung Tengah secara bertahap atas perintah Mustafa.
 

(EKO)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif