KPK tahan hakim agung Gazalba Saleh. Medcom.id/Candra Yuri
KPK tahan hakim agung Gazalba Saleh. Medcom.id/Candra Yuri

Gazalba Ditahan, KY Bakal Bagi-bagi Bahan dengan KPK

Candra Yuri Nuralam • 08 Desember 2022 19:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hakim Agung Gazalba Saleh karena diduga menerima suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Komisi Yudisial (KY) bakal berkoordinasi untuk bertukar bahan dengan Lembaga Antikorupsi untuk memproses Gazalba.
 
"Dengan bekerjasama dengan KPK terutama berupa sharing informasi maupun penyediaan ruang bagi Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan," kata Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Umum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2022.
 
Kadafi mengatakan pihaknya mendukung penuh pengusutan kasus yang menjerat Gazalba. KY juga bakal memproses hukum para hakim yang terjerat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kerja sama dalam penukaran informasi ini dibutuhkan untuk memaksimalkan penuntasan kasus. Jika KY menemukan fakta baru dalam persidangan etik para hakim, bakal dilaporkan ke KPK.
 
"Komisi Yudisial juga sudah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, hingga saat ini Komisi Yudisial sudah memeriksa beberapa pihak yang disangkakan sebagai pemberi suap maupun beberapa pihak yang disangkakan sebagai perantara suap," ucap Kadafi.
 
Pengusutan perkara dengan maksimal juga diyakini membersihkan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga, kepercayaan masyarakat kembali meningkat.
 
"Komisi Yudisial tentu saja bersedia untuk bekerja sama dan mendukung pembenahan di Mahkamah Agung dari persoalan korupsi di sektor peradilan ini," ujar Kadafi.
 
Gazalba diduga dijanjikan uang SGD202 ribu terkait pengurusan kasasi pidana terhadap Pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman. Uang itu berasal dari Pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno yang merupakan suruhan Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka.
 
Yosep dan Eko kemudian meminta bantuan pegawai negeri sipil (PNS) di MA Desy Yustria untuk mengondisikan putusan kasasi. Setelah mendengar janji itu, Desy langsung menghubungi staf Kepaniteraan MA Nurmanto Akmal. Nurmanto kemudian meminta bantuan staf Hakim Agung Gazalba Saleh, Redhy Novarisza dan Hakim Yustisial Prasetio Nugroho.
 
Kongkalikong ini membuat kubu jaksa memenangkan kasasi. Sehingga, Budiman dinyakatan bersalah dan dihukum penjara selama lima tahun.
 
Karena sudah menang, Yosep dan Eko menyerahkan uang tersebut secara tunai ke Desy. Pembagiannya belum dilakukan.
 
Total, 13 tersangka ditetapkan KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara. Mereka yakni Hakim Agung, Gazalba Saleh; Hakim Yustisial, Prasetio Nugroho; dan staf Gazalba, Redhy Novarisza.
 
Sepuluh lainnya yakni Hakim Agung, Sudrajat Dimyati; Hakim Yudisial atau panitera pengganti, Elly Tri Pangestu (ETP); dua aparatur sipil negara (ASN) pada Kepeniteraan MA, Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH); serta dua ASN di MA, Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
 
Kemudian, pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
 

Baca juga: KPK Tahan Hakim Agung Gazalba Saleh


 
Dalam kasus ini, Gazalba, Prasetio dan Redhy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Heryanto Tanaka, Yosep Parera, Eko Suparno, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sedangkan Sudrajad Dimyati, Desy Yustria, Elly Tri Pangestu, Muhajir Habibie, Nurmanto, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif