2 Hakim Agung Tersangkut Korupsi, MA Bakal Gencarkan 'Intel Peradilan'

Jakarta: Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengaku pernah menyamar sebagai orang berperkara dan masuk ke pengadilan. Ini dilakukan dalam program mysterious shopper atau deteksi dini pelanggaran integritas peradilan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan.  "Pimpinan MA ini semua turun, pura-pura seperti orang berperkara, masuk ke pengadilan. Pakai wig, ada yang jadi uztaz, tidak dicurigai oleh mereka (orang-orang pengadilan)," kata Syarifuddin dalam acara Refleksi Kinerja MA RI Tahun 2022 secara daring, Selasa, 3 januari 2023. Penerjunan mysterious shopper saat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas tertangkapnya dua hakim agung dan aparatur MA lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengaturan perkara. Dua hakim agung yang dimaksud iaalah Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh. Menurut Syarifuddin, Badan Pengawasan (Bawas) MA telah menerjunkan mysterious shoppers sebanyak 26 orang di Kantor MA yang hasil pemantauan dan pengawasannya dilaporkan kepada Ketua Kamar Pengawasan MA secara berkala. "Kalau dulu, mysterious shoppers bekerja mengikuti program manajemen risiko. Dari Bawas dipantau tiap hari di mana kira-kia yang akan terjadi risiko-risiko korupsi, kolusi," jelas Syarifuddin.   Ia menyebut, pascapengungkapan kasus korupsi di MA oleh KPK, penerjunan mysterious shoppers turut difokuskan di Kantor MA. Mereka yang bertindak sebagai mysterious shoppers, lanjutnya, adalah pegawai-pegawai di lingkungan peradilan juga. Namun, Syariffudin juga sedang berupaya agar masyarakat luas dapat menjadi mysterious shoppers. "MA sedang membahas dengan Komisi Yudisial (KY) keturutsertaan masyarakat untuk menjadi mysterious shoppers yang mana hasil laporannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara MA dan KY," tandas Syarifuddin. Pada 6-12 Juni 2022, Bawas MA telah melakukan kerja sama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk mengadakan pelatihan mysterious shoppers dalam rangka penilaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Country Manager and Liason UNODC untuk ASEAN Collie F Brown mengatakan pihaknya mendukung pelatihan itu sebagai sarana memastikan integritas dan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan.