Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sering-sering operasi tangkap tangan (OTT). Luhut dinilai keliru, karena mencampuri ranah penegak hukum.
"Kami merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar menegur saudara Luhut dan memintanya untuk tidak lagi mencampuri urusan penegakan hukum," kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.
ICW juga menilai Luhut salah saat menyebut OTT membuat citra Indonesia terlihat jelek. Karena, kata Kurnia, operasi senyap itu membersihkan Tanah Air dari pejabat dan pihak swasta yang korup.
"Sejujurnya, kami sulit memahami logika berpikir saudara Luhut. Dalam pandangan ICW, ketika penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi maksimal dilakukan, maka dengan sendirinya citra Indonesia akan membaik dan diikuti dengan apresiasi dari dunia," ucap Kurnia.
Karena itulah ICW meminta Kepala Negara menegur Luhut. Dia dinilai sudah memberikan pernyataan di luar ranahnya.
"OTT tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun, termasuk eksekutif, apalagi saudara Luhut," ujar Kurnia.
Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai menjelekkan negara jika sering dilakukan.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi ketimbang melakukan OTT. Kedua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang menangkap pejabat korup.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu enggak bagus juga, ya lihat-lihat lah," ujar Luhut.
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan usai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sering-sering operasi tangkap tangan (OTT). Luhut dinilai keliru, karena mencampuri ranah penegak hukum.
"Kami merekomendasikan kepada Presiden
Joko Widodo agar menegur saudara Luhut dan memintanya untuk tidak lagi mencampuri urusan penegakan hukum," kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.
ICW juga menilai Luhut salah saat menyebut
OTT membuat citra Indonesia terlihat jelek. Karena, kata Kurnia, operasi senyap itu membersihkan Tanah Air dari pejabat dan pihak swasta yang korup.
"Sejujurnya, kami sulit memahami logika berpikir saudara Luhut. Dalam pandangan ICW, ketika penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi maksimal dilakukan, maka dengan sendirinya citra Indonesia akan membaik dan diikuti dengan apresiasi dari dunia," ucap Kurnia.
Karena itulah ICW meminta Kepala Negara menegur Luhut. Dia dinilai sudah memberikan pernyataan di luar ranahnya.
"OTT tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun, termasuk eksekutif, apalagi saudara Luhut," ujar Kurnia.
Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai menjelekkan negara jika sering dilakukan.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi ketimbang melakukan OTT. Kedua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang menangkap pejabat korup.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu enggak bagus juga, ya lihat-lihat lah," ujar Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
