Ingin Beli Alat Teknologi Informasi, KPK Ajukan Penambahan Anggaran Rp432,07 Miliar

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penambahan anggaran 2023. Penambahan itu untuk belanja pegawai (tunjangan kinerja dan khusus) serta pembelian alat teknologi informasi. "Sehingga, bilamana memungkinkan KPK membutuhkan anggaran sebesar Rp432,07 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Komisaris Jenderal (purn) itu menyampaikan pengajuan tambahan anggaran belanja pegawai mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp290,07 miliar. "Perhitungan KPK atas dasar amanat PP itu maka kebutuhan anggaran tambahan belanja pegawai dibutuhkan tambahan Rp290,07 miliar," kata dia.   Sedangkan tambahan anggaran untuk pembelian alat teknologi informasi berdasarkan hasil kunjungan ke Republik Ceko. Di sana, lembaga antikorupsi berdiskusi dan menghadiri pameran informasi dan teknologi di Praha. Firli menyampaikan KPK membutuhkan alat-alat tersebut. Sehingga, dibutuhkan penambahan anggaran untuk pengadaan. "Kita membutuhkan alat teknologi dengan besaran anggaran Rp142 miliar," ujar dia.