Ekspose Kasus Jaksa Pinangki Bakal Dihadiri KPK

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menggelar ekspose kasus dugaan suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Selasa, 8 Agustus 2020. Kejagung mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam giat tersebut. "Kita ekspose secara terbuka ada beberapa pihak kita undang," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, saat bertandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 September 2020. Kejaksaan Agung juga bakal mengundang perwakilan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Bareskrim Polri. Keterlibatan kedua lembaga negara karena menyangkut proses hukum Djoko Soegiarto Tjandra. Febrie menjelaskan ekspose dilakukan karena penyidikan terkait kasus Pinangki telah selesai. Perkara telah masuk tahap satu. "Nah ini sudah tahap satu berkas P kita akan lanjutkan ke penuntutan," ujar Febrie. Baca: Komjak Tegaskan Tak Mengintervensi Penyidikan Kasus Jaksa Pinangki   Di sisi lain, Febrie membantah kedatangannya ke KPK untuk melibatkan Lembaga Antirasuah menangani perkara Pinangki. "Tidak (melibatkan), kita menjelaskan soal ekspose," ujar dia. Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA tersebut. Fatwa itu bertujuan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Pinangki diduga menerima suap sebesar US$500 ribu atau setara Rp7 miliar. Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. Teranyar, Pinangki dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki diduga menyamarkan uang suap yang diterimanya menjadi sejumlah barang mewah.