Pelaku mengambil pupuk dari Gudang Pupuk Banggar Koto Tuo Padang Luar Bukittinggi. Istimewa
Pelaku mengambil pupuk dari Gudang Pupuk Banggar Koto Tuo Padang Luar Bukittinggi. Istimewa

Dua Anggota Mafia Pupuk di Payakumbuh Ditangkap

Nasional pupuk subsidi
Siti Yona Hukmana • 21 Juli 2020 15:48
Jakarta: Polres Payakumbuh menangkap dua pelaku penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi merek NPK Phonska. Polisi menyita 160 karung pupuk seberat 8 ton.
 
"Tindakan mafia pupuk dengan modus seperti ini menyebabkan kelangkaan pupuk dan sangat merugikan petani, terlebih di tengah pandemi covid-19," kata Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan dalam keterangan pers, Selasa, 21 Juli 2020.
 
Keduanya yakni pemilik pupuk Gisman, 46, dan seorang sopir Doni, 42. Pelaku ditangkap di Jalan By Pass Diponegoro, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dony menyebut keduanya ditangkap saat sedang mengangkut pupuk. Keduanya mengambil pupuk dari Gudang Pupuk Banggar Koto Tuo Padang Luar Bukittinggi.
 
Pupuk diangkut dengan truk melalui Kota Payakumbuh. Selanjutnya dijual ke Ujung Batu, Provinsi Riau.
 
"Pelaku membeli pupuk tersebut per karung dengan harga Rp160 ribu, lalu dijual Rp180 ribu per karung," tutur Dony.
 
Dony menuturkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, harga Pupuk NPK per kilogram Rp2.300. "Jika dikali 50 kilogram (1 karung), hanya Rp115 ribu," tutur Dony.
 
Kedua tersangka telah ditahan. Mereka dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 PP Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan PP Nomor 11 tahun 1962 Jo Pasal 2 Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP Nomor 77 Tahun 2005 Jo Pasal 30 Ayat 2 Jo pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
 
"Ancamannya hukuman enam tahun penjara," tegas Dony.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif