Sidang pengajuan PK terhadap mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pengajuan PK terhadap mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Permohonan Peninjauan Kembali KPK Disarankan Merujuk KUHAP

Nasional sidang pk
Medcom • 08 Februari 2020 01:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam upaya melakukan peninjauan kembali (PK) atas vonis bebas Syafruddin Asryad Temenggung (SAT). Eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dibebaskan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).
 
"KUHAP hanya memberikan hak untuk mengajukan PK terbatas kepada terpidana dan ahli waris dari terpidana. Artinya, negara (jaksa, red.) tidak diberikan legitimasi dan peluang untuk mengajukan PK," kata pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Indriyanto merujuk pada Pasal 263 ayat 3 KUHAP. Isi aturan itu berbunyi: Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KUHAP jelas tidak memberi tempat dan hak bagi negara untuk mengajukan PK. Jadi, dalam melakukan upaya hukum, sebaiknya KPK menjaga prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum," kata eks pelaksana tugas pimpinan KPK ini.
 
Indriyanto juga merujuk sistem hukum pidana di Perancis terkait PK ini. Di sana, kata dia, PK digunakan sebagai basis perlindungan hak asasi manusia, khususnya rakyat yang mendapat perlakuan tak adil dari kekuasaan.
 
"Intinya, hak PK ini hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan kekuasaan. Jadi, PK bukan diberikan kepada negara, dalam hal ini penegak hukum," katanya.
 
KPK mengajukan PK untuk menguji apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) Syamsul Rakan Chaniago. KPK menilai Syamsul telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara. Pasalnya, sebelum kasasi diputus, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu Ahmad Yani yang merupakan penasihat hukum Syafruddin.
 
"Perbuatan hakim agung Syamsul Rakan Chaniago telah melanggar prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata jaksa KPK Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Majelis hakim kasasi memutus perkara Syafruddin pada 9 Juli 2019. Syafruddin terbukti dalam dakwaan, tapi bukan perbuatan tindak pidana. MA lantas melepaskan Syafruddin. Syamsul merupakan salah satu anggota yang berpendapat bahwa perbuatan Syafruddin merupakan ranah perdata.
 
Sebelumnya, Syafruddin didakwa melakukan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim.
 
Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung pada 24 September 2018.
 
Syafruddin mengajukan banding pada 2 Januari 2019. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan ketentuan, bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
 
Syafruddin lantas mengajukan kasasi ke MA. Majelis hakim tingkat kasasi malah membatalkan putusan sebelumnya.
 


 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif