Eni Maulani Saragih menjawab pertanyaan wartawan seusai pemeriksaan di KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto
Eni Maulani Saragih menjawab pertanyaan wartawan seusai pemeriksaan di KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jaksa KPK Terima Vonis Eni Saragih

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 12 Maret 2019 08:27
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas terdakwa Eni Maulani Saragih. Eni divonis enam tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider dua bulan kurungan atas perkara korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
 
"Menerima putusan hakim. Karena kita memang nilai putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kita," kata JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.
 
Ronald mengatakan, putusan terhadap mantan wakil ketua komisi VII itu sudah dianggap melebihi tuntutan jaksa. Selain itu, majelis hakim menyetujui agar Eni membayar uang pengganti uang pengganti Rp5,087 miliar dan SGD40 ribu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pencabutan hak politik juga sudah diakomodir hakim dan semua pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya sudah mengakomodir sebagian dari tuntutan kita," ujar Ronald.
 
Baca: Eni Saragih dan Harapan Berbuah Petaka
 
Eni dipastikan akan segera dieksekusi dalam waktu dekat. Jaksa juga akan segera menagih uang pengganti yang diharuskan dibayarkan oleh Eni.
 
"Dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah nanti jaksa eksekusi akan menagih uang kepada eni. Kalau enggak bisa bayar nan harta disita, ada beberapa yang sudah dikembalikan sekitar Rp5 miliar," ujar Ronald.
 
Pada sidang vonis Jumat, 1 Maret 2019, Eni dianggap terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1.
 
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai peran Eni dalam memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak dinilai cukup aktif. Salah satunya melangsungkan pertemuan antara Kotjo dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir.
 
Hal tersebut melatarbelakangi ditambahnya hukuman untuk Eni, yaitu ditolaknya permohonan permohonan Justice Collaborator (JC) oleh majelis hakim.
 
Kader partai Golkar itu tak hanya menerima suap. Dia juga dianggap menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
 
Eni terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif