Masa Penahanan Kepala PN Medan Diperpanjang

Juven Martua Sitompul 25 Oktober 2018 14:06 WIB
suap hakim ptun medan
Masa Penahanan Kepala PN Medan Diperpanjang
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara di Pengadilan Negeri Medan. Masa penahanan mereka diperpanjang selama 30 hari ke depan.

Ketiga tersangka yang masa penahanannya diperpanjang yakni Kepala Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan, pemilik PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan panitera pengganti Helpandi. Perpanjangan penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.

"Perpanjangan penahanan hari ini selama 30 hari Mulai 28 Oktober sampai 26 November 2018," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.


KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli perkara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumut. Keempat tersangka itu antara lain Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan Merry Purba, panitera pengganti Helpandi, pemilik PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan orang kepercayaan Tamin bernama Hadi Setiawan.

Hakim Merry diduga menerima duit suap total 280 ribu dolar Singapura (SGD) atau setara Rp3 miliar. Duit suap ini diduga untuk memengaruhi keputusan majelis hakim dalam perkara korupsi lahan.

Baca: Kepala PN Medan Diperiksa Kasus Suap Pemulusan Perkara

Tamin diketahui menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar. Merry adalah hakim yang berbeda pendapat dibanding hakim lainnya atau diistilahkan dissenting opinion.

Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin divonis pidana enam tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan uang pengganti Rp132 miliar. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Atas perbuatannya, hakim Merry dan Helpandi selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Tamin dan Hadi selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id