Diskusi publik KSP - Medcom.id/Damar Iradat.
Diskusi publik KSP - Medcom.id/Damar Iradat.

KSP: Penyelesaian HAM Berat Ada di Radar Presiden

Nasional pelanggaran ham
Damar Iradat • 15 Januari 2019 15:59
Jakarta: Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani memastikan Presiden Joko Widodo tak membiarkan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut.
 
Ia menjelaskan, sejak awal Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhulam), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komnas HAM agar menguak pelanggaran HAM berat masa lalu. Kendati begitu, perlu juga disadari, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak semudah yang dibayangkan.
 
"Itu masih dalam radar perhatian Presiden. Itu bukan hanya diucapkan Presiden dalam rapat-rapat terbatas kabinet, Presiden juga sudah mengundang korban, dialog. Upaya itu sebetulnya sudah ada," kata Jaleswari di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaleswari menyebut kerumitan proses hukum membuat penyelesaian kasus HAM berat jadi terhambat. Namun, ia memastikan sejak awal Jokowi sudah memerhatikan isu tersebut.
 
Ia menyebut saat ini proses tersebut juga sedang berjalan. KSP bagian yang terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus itu.
 
(Baca juga:Pemerintah Didesak Bentuk TGPF Kasus Penculikan Aktivis 98)
 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya merilis sembilan kasus HAM berat yang harus diselesaikan. Peristiwa itu telah terjadi sejak 1965.
 
Sembilan kasus itu adalah peristiwa 1965-1966; peristiwa Talangsari, Lampung 1998; peristiwa penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; peristiwa kerusuhan Mei 1998.
 
Selain itu juga peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; peristiwa Wasior dan Wamena; peristiwa simpang KAA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh; serta peristiwa rumah Geudong dan Pos Sattis di Aceh.
 
Komnas HAM mendorong Jaksa Agung untuk menyelesaikan sembilan berkas pelanggaran HAM berat itu setelah sebelumnya dikembalikan ke Komnas HAM. Hal itu penting sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
 
(Baca juga: Komnas HAM Belum Penuhi Petunjuk Jaksa)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi