Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri genap setahun memimpin Lembaga Antirasuah, Minggu, 20 Desember 2020. Namun, Lembaga Antikorupsi dinilai terlalu banyak bersinggungan dengan kegiatan politik.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola menilai Firli kerap mengikuti acara dengan menteri. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu independensi penegakan korupsi di Indonesia.
"Yang paling akhir, misalnya Ketua KPK Firli Bahuri mendampingi mantan mensos dalam agenda membagikan paket sembako misalnya," kata Alvin dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.
Baca: KPK Dalami Proses Pemilihan Vendor Pengadaan Bansos
Alvin mencatat ada banyak safari pimpinan KPK ke kementerian atau lembaga dalam setahun terakhir. Dia mengingatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang menyasar pejabat negara tidak perlu terlalu sibuk dengan safari politik.
"Kami rasa sangat sulit dijustifikasi kalau kita bicara kewenangan KPK saat ini," ujar Alvin.
Dia menyarankan KPK menyetop safari ke kementerian atau lembaga pemerintahan. Lembaga Antikorupsi itu perlu mencegah potensi lobi-lobi kasus yang terbentuk dari kedekatan dengan lembaga atau kementerian.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Firli Bahuri genap setahun memimpin Lembaga Antirasuah, Minggu, 20 Desember 2020. Namun, Lembaga
Antikorupsi dinilai terlalu banyak bersinggungan dengan kegiatan politik.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola menilai Firli kerap mengikuti acara dengan menteri. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu independensi penegakan korupsi di Indonesia.
"Yang paling akhir, misalnya Ketua KPK Firli Bahuri mendampingi mantan mensos dalam agenda membagikan paket sembako misalnya," kata Alvin dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.
Baca:
KPK Dalami Proses Pemilihan Vendor Pengadaan Bansos
Alvin mencatat ada banyak safari pimpinan KPK ke kementerian atau lembaga dalam setahun terakhir. Dia mengingatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang menyasar pejabat negara tidak perlu terlalu sibuk dengan safari politik.
"Kami rasa sangat sulit dijustifikasi kalau kita bicara kewenangan KPK saat ini," ujar Alvin.
Dia menyarankan KPK menyetop safari ke kementerian atau lembaga pemerintahan. Lembaga Antikorupsi itu perlu mencegah potensi lobi-lobi kasus yang terbentuk dari kedekatan dengan lembaga atau kementerian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
