medcom.id, Jakarta: Jaksa Agung H.M. Prasetyo siap mengeksekusi penyelewengan sebesar Rp4,4 triliun yang dilakukan keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto. Mahkamah Agung sudah menerima peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung atas putusan Pengadilan Tinggi DKI terhadap Yayasan Supersemar.
"Kalau itu sudah jadi putusan kenapa tidak (eksekusi)," kata Prasetyo di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Ir. H. Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2015).
Prasetyo menjelaskan, eksekusi bisa dilakukan setelah pihaknya menerima surat putusan resmi dari MA. Namun, hingga kini putusan itu belum sampai di tangannya. Sebelum eksekusi, pihaknya terlebih dahulu mempelajari dan menganalisa jumlah yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar.
"Putusannya belum kita terima sekarang. Nanti setelah kita terima baru bisa kita analisa berapa lama. Faktor kesulitan di mana, kendalanya apa, solusinya di mana," ungkap dia.
Kejaksaan Agung menuntut keluarga Soeharto atas penyalahgunaan uang Yayasan Supersemar, pada 9 Juli 2007. Tuntutan dilayangkan atas nama Soeharto selaku Pembina Yayasan Supersemar.
Pengalihan dana Yayasan ke pihak lain tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan lima persen dari laba bersih untuk Yayasan Supersemar.
Pada 19 Februari 2009, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Yayasan Supersemar harus membayar kerugian sebesar US$105.000.727,66 dan Rp46.479.512.226, 187. MA lalu menyebutkan terdapat salah ketik putusan kasasi Pemerintah Indonesia sehingga denda yang harus dibayar sebesar Rp4,4 triliun.
medcom.id, Jakarta: Jaksa Agung H.M. Prasetyo siap mengeksekusi penyelewengan sebesar Rp4,4 triliun yang dilakukan keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto. Mahkamah Agung sudah menerima peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung atas putusan Pengadilan Tinggi DKI terhadap
Yayasan Supersemar.
"Kalau itu sudah jadi putusan kenapa tidak (eksekusi)," kata Prasetyo di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Ir. H. Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2015).
Prasetyo menjelaskan, eksekusi bisa dilakukan setelah pihaknya menerima surat putusan resmi dari MA. Namun, hingga kini putusan itu belum sampai di tangannya. Sebelum eksekusi, pihaknya terlebih dahulu mempelajari dan menganalisa jumlah yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar.
"Putusannya belum kita terima sekarang. Nanti setelah kita terima baru bisa kita analisa berapa lama. Faktor kesulitan di mana, kendalanya apa, solusinya di mana," ungkap dia.
Kejaksaan Agung menuntut keluarga Soeharto atas penyalahgunaan uang Yayasan Supersemar, pada 9 Juli 2007. Tuntutan dilayangkan atas nama Soeharto selaku Pembina Yayasan Supersemar.
Pengalihan dana Yayasan ke pihak lain tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan lima persen dari laba bersih untuk Yayasan Supersemar.
Pada 19 Februari 2009, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Yayasan Supersemar harus membayar kerugian sebesar US$105.000.727,66 dan Rp46.479.512.226, 187. MA lalu menyebutkan terdapat salah ketik putusan kasasi Pemerintah Indonesia sehingga denda yang harus dibayar sebesar Rp4,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TII)
