Eksaminasi PK Mardani Maming Jangan Jadi Alat Intimidasi Buat Pengadil
Candra Yuri Nuralam • 10 Oktober 2024 10:06
Jakarta: Dorongan eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum terhadap perkara terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di tengah proses peninjauan kembali (PK) tidak boleh menjadi alat intimidasi bagi Mahkamah Agung (MA). Proses hukum tidak bisa dipengaruhi dorongan eksaminasi.
Hal itu disampaikan pakar hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Agus Prihartono, menyoroti langkah sejumlah ahli hukum yang melakukan eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. Eksaminasi itu dituangkan para ahli hukum ke dalam sebuah buku.
“Jangan sampai Mahkamah Agung (MA), hakim-hakim di Mahkamah Agung (MA) terintimidasi, terprovokasi atau terpengaruh terhadap eksaminasi ini,” kata dia, Kamis, 10 Oktober 2024.
Agus menyayangkan eksaminasi sejumlah ahli hukum terhadap perkara Mardani Maming. Dia memandang eksmanisasi ahli hukum terkait perkara Mardani Maming seperti menyalahkan putusan inkrah dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi.
“Apalagi (eksaminasi) misalkan men-judgment istilahnya, lalu memvonis putusan yang sebelumnya salah dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi norma hukum. Karena pendapat pakar hukum itu tidak boleh menyalahkan pendapat apalagi putusan yang inkrah dilakukan pengadilan sebelumnya,” ungkap Agus.
Agus tak menampik eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum terhadap perkara Mardani Maming merupakan upaya mendapatkan keringanan hukuman dari proses PK yang sedang berjalan.
“Eksaminasi ini bukan rangkaian dari suatu proses hukum bukan, tapi itu upaya pihak Mardani H Maming supaya mempengaruhi proses hukum yang sedang jalan PK ini,” ujar dia.
Sebelumnya, eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar menegaskan eksaminasi tidak bisa hanya dengan asumsi atau pemikiran. Menurut dia, eksaminasi yang didorong para ahli hukum terhadap perkara Mardani H Maming harus didukung minimal dua alat bukti baru.
"Pernyataan (eksaminasi para ahli hukum) harus didukung dengan minimal dua alat bukti baru. Gak bisa hanya asumsi atau pemikiran,” kata Haryono Umar, Rabu, 9 Oktober 2024.
Jakarta: Dorongan eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum terhadap perkara terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di tengah proses peninjauan kembali (PK) tidak boleh menjadi alat intimidasi bagi Mahkamah Agung (MA). Proses hukum tidak bisa dipengaruhi dorongan eksaminasi.
Hal itu disampaikan pakar hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Agus Prihartono, menyoroti langkah sejumlah ahli hukum yang melakukan eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. Eksaminasi itu dituangkan para ahli hukum ke dalam sebuah buku.
“Jangan sampai Mahkamah Agung (MA), hakim-hakim di Mahkamah Agung (MA) terintimidasi, terprovokasi atau terpengaruh terhadap eksaminasi ini,” kata dia, Kamis, 10 Oktober 2024.
Agus menyayangkan eksaminasi sejumlah ahli hukum terhadap perkara Mardani Maming. Dia memandang eksmanisasi ahli hukum terkait perkara Mardani Maming seperti menyalahkan putusan inkrah dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi.
“Apalagi (eksaminasi) misalkan men-judgment istilahnya, lalu memvonis putusan yang sebelumnya salah dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi norma hukum. Karena pendapat pakar hukum itu tidak boleh menyalahkan pendapat apalagi putusan yang inkrah dilakukan pengadilan sebelumnya,” ungkap Agus.
Agus tak menampik eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum terhadap perkara Mardani Maming merupakan upaya mendapatkan keringanan hukuman dari proses PK yang sedang berjalan.
“Eksaminasi ini bukan rangkaian dari suatu proses hukum bukan, tapi itu upaya pihak Mardani H Maming supaya mempengaruhi proses hukum yang sedang jalan PK ini,” ujar dia.
Sebelumnya, eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar menegaskan eksaminasi tidak bisa hanya dengan asumsi atau pemikiran. Menurut dia, eksaminasi yang didorong para ahli hukum terhadap perkara Mardani H Maming harus didukung minimal dua alat bukti baru.
"Pernyataan (eksaminasi para ahli hukum) harus didukung dengan minimal dua alat bukti baru. Gak bisa hanya asumsi atau pemikiran,” kata Haryono Umar, Rabu, 9 Oktober 2024. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
