medcom.id, Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan terus mendampingi ketiga dokter yang diduga terlibat dalam kasus vaksin palsu. PB IDI percaya, ketiga dokter itu tidak secara sengaja memberikan vaksin palsu kepada pasiennya.
"Kami menghormati proses hukum oleh Bareskrim. Tapi, tanggung jawab kami untuk memberi pendampingan kepada anggota kami yang tertuduh sebagai tersangka," ujar Sekjen PB IDI, Adib Khumaidi di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Adib menyebut, ketiga dokter yang ditahan Bareskrim Polri belum tentu bersalah hingga putusan pengadilan. Untuk itu, dia meminta pada seluruh masyarakat supaya mengedepankan azas praduga tak bersalah.
Jika nanti pada proses peradilan, ketiga dokter dinyatakan bersalah maka pihak PB IDI bakal memberikan sanksi. Namun, sebelum hal itu diputuskan, PB IDI bakal membela ketiga dokternya.
Sanksi yang dapat diberikan pada ketiga dokter bisa masuk dalam masalah disiplin, etik, ataupun hukum. Jika dalam peradilan nanti ketiga dokter itu divonis bersalah, tentu pihak pengadilan dan Bareskrim yang memutuskan sanksi hukum.
Sementara, terkait sanksi disiplin dan etik, akan ada pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Jika ketiga dokter tersebut terbukti bersalah secara dispilin, MKDKI bisa saja memberikan sanksi berupa pencabutan izin praktek.
"Sedangkan, sanksi etik bisa dilarang pembinaan, re-schooling, sampai pencabutan anggota," tegas dia.
Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan 23 tersangka dalam kasus vaksin palsu. Dari 23 tersangka, tiga di antaranya merupakan dokter, yakni AR, H, dan I.
Siang tadi, keluarga dokter Indra Sugiarno menyambangi Bareskrim. Keluarga menyebut Indra juga korban dari produsen dan distributor vaksin, sebab, cucunya juga mendapat suntikan vaksin palsu.
Sementara itu, kuasa hukum Indra, Fahmi Rajab memaparkan, kliennya mendapat vaksin palsu lewat sales yang biasa bekerja sama dengan rumah sakit. Indra mengiyakan tawaran sang sales, karena saat itu vaksin yang dibutuhkan sedang kosong.
"Januari ada kekosongan vaksin, tapi banyak pasien yang mencari vaksin. Karena ada kekosongan, dan ada jasa pelayanan, dokter pun mencari. Kemudian ada sales dari perusahaan yang biasa menyuplai obat ke rumah sakit menawarkan," tutur dia.
medcom.id, Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan terus mendampingi ketiga dokter yang diduga terlibat dalam kasus vaksin palsu. PB IDI percaya, ketiga dokter itu tidak secara sengaja memberikan vaksin palsu kepada pasiennya.
"Kami menghormati proses hukum oleh Bareskrim. Tapi, tanggung jawab kami untuk memberi pendampingan kepada anggota kami yang tertuduh sebagai tersangka," ujar Sekjen PB IDI, Adib Khumaidi di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Adib menyebut, ketiga dokter yang ditahan Bareskrim Polri belum tentu bersalah hingga putusan pengadilan. Untuk itu, dia meminta pada seluruh masyarakat supaya mengedepankan azas praduga tak bersalah.
Jika nanti pada proses peradilan, ketiga dokter dinyatakan bersalah maka pihak PB IDI bakal memberikan sanksi. Namun, sebelum hal itu diputuskan, PB IDI bakal membela ketiga dokternya.
Sanksi yang dapat diberikan pada ketiga dokter bisa masuk dalam masalah disiplin, etik, ataupun hukum. Jika dalam peradilan nanti ketiga dokter itu divonis bersalah, tentu pihak pengadilan dan Bareskrim yang memutuskan sanksi hukum.
Sementara, terkait sanksi disiplin dan etik, akan ada pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Jika ketiga dokter tersebut terbukti bersalah secara dispilin, MKDKI bisa saja memberikan sanksi berupa pencabutan izin praktek.
"Sedangkan, sanksi etik bisa dilarang pembinaan, re-schooling, sampai pencabutan anggota," tegas dia.
Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan 23 tersangka dalam kasus vaksin palsu. Dari 23 tersangka, tiga di antaranya merupakan dokter, yakni AR, H, dan I.
Siang tadi, keluarga dokter Indra Sugiarno menyambangi Bareskrim. Keluarga menyebut Indra juga korban dari produsen dan distributor vaksin, sebab, cucunya juga mendapat suntikan vaksin palsu.
Sementara itu, kuasa hukum Indra, Fahmi Rajab memaparkan, kliennya mendapat vaksin palsu lewat sales yang biasa bekerja sama dengan rumah sakit. Indra mengiyakan tawaran sang sales, karena saat itu vaksin yang dibutuhkan sedang kosong.
"Januari ada kekosongan vaksin, tapi banyak pasien yang mencari vaksin. Karena ada kekosongan, dan ada jasa pelayanan, dokter pun mencari. Kemudian ada sales dari perusahaan yang biasa menyuplai obat ke rumah sakit menawarkan," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
