medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan meminta penjelasan Badan Pemeriksa Keuangan soal dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. DPR bakal mengutus Komisi III ke BPK.
"Saya kira kawan di komisi III akan datang ke BPK minta informasi tentang Sumber Waras," ujar Fadli dalam diskusi 'Pro Kontra Audit Sumber Waras' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).
Kedatangan ke BPK kata dia sebagai bentuk pengawasan pada pemerintah. Sebab, sudah sewajarnya DPR mengawasi eksekutif. Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah yang harus diawasi.
Tak cuma koleganya di Komisi III, Fadli mengatakan dirinya akan langsung meninjau lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang jadi prokontra.
"Saya sendiri Senin pengin lihat di mana lahan Sumber Waras, saya akan datang untuk lihat langsung jangan berdebat Jalan Tomang, Jalan Kyai Tapa," pungkas Fadli.
Pemprov DKI Jakarta membeli tanah RS Sumber Waras dari Yayasan Sumber Waras NJOP sekitar Rp20 juta per meter per segi. Menurut BPK, NJOP tanah RS Sumber Waras hanya Rp 7 juta per meter per segi.
Dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras berawal dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
Badan auditor ini menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK, ada indikasi kerugian negara senilai Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.
KPK, pada Agustus tahun lalu, menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah diperiksa KPK pada Selasa 12 April.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan meminta penjelasan Badan Pemeriksa Keuangan soal dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. DPR bakal mengutus Komisi III ke BPK.
"Saya kira kawan di komisi III akan datang ke BPK minta informasi tentang Sumber Waras," ujar Fadli dalam diskusi 'Pro Kontra Audit Sumber Waras' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).
Kedatangan ke BPK kata dia sebagai bentuk pengawasan pada pemerintah. Sebab, sudah sewajarnya DPR mengawasi eksekutif. Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah yang harus diawasi.
Tak cuma koleganya di Komisi III, Fadli mengatakan dirinya akan langsung meninjau lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang jadi prokontra.
"Saya sendiri Senin pengin lihat di mana lahan Sumber Waras, saya akan datang untuk lihat langsung jangan berdebat Jalan Tomang, Jalan Kyai Tapa," pungkas Fadli.
Pemprov DKI Jakarta membeli tanah RS Sumber Waras dari Yayasan Sumber Waras NJOP sekitar Rp20 juta per meter per segi. Menurut BPK, NJOP tanah RS Sumber Waras hanya Rp 7 juta per meter per segi.
Dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras berawal dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
Badan auditor ini menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK, ada indikasi kerugian negara senilai Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.
KPK, pada Agustus tahun lalu, menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah diperiksa KPK pada Selasa 12 April.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
