medcom.id, Jakarta: Mantan anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tersangka BSU (Budi Supriyanto) akan jalani pemeriksaan lanjutan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2016).
Budi ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Maret 2016. Ia diduga menerima hadiah atau janji dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, agar PT WTU mendapatkan pekerjaan di proyek Kementerian PUPR.
Keterlibatan Budi terungkap saat persidangan Damayanti beberapa waktu lalu. Dalam persidangan, Damayanti membeberkan bahwa dirinya bersama sejumlah anggota dan pimpinan Komisi V DPR memperoleh program aspirasi berupa proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Tengah.
Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro dan Damayanti Wisnu Putranti, Direktur PT WTU Abdul Khoir, serta Dessy A. Edwin (ibu rumah tangga) dan Julia Prasetyarini (agen asuransi) yang menjadi rekan Damayanti.
Damayanti diduga menerima SGD33 ribu. Sementara Budi, diduga menerima uang SGD305 ribu.
Abdul Khoir telah divonis bersalah dan dihukum empat tahun pejara serta denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Khoir didakwa bersama-sama memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V DPR.
Sedangkan proses hukum Damayanti, Dessy A. Edwin, dan Julia Prasetyarini, saat ini masih berjalan di pengadilan. Mereka didakwa menerima suap dari Khoir.
medcom.id, Jakarta: Mantan anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tersangka BSU (Budi Supriyanto) akan jalani pemeriksaan lanjutan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2016).
Budi ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Maret 2016. Ia diduga menerima hadiah atau janji dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, agar PT WTU mendapatkan pekerjaan di proyek Kementerian PUPR.
Keterlibatan Budi terungkap saat persidangan Damayanti beberapa waktu lalu. Dalam persidangan, Damayanti membeberkan bahwa dirinya bersama sejumlah anggota dan pimpinan Komisi V DPR memperoleh program aspirasi berupa proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Tengah.
Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro dan Damayanti Wisnu Putranti, Direktur PT WTU Abdul Khoir, serta Dessy A. Edwin (ibu rumah tangga) dan Julia Prasetyarini (agen asuransi) yang menjadi rekan Damayanti.
Damayanti diduga menerima SGD33 ribu. Sementara Budi, diduga menerima uang SGD305 ribu.
Abdul Khoir telah divonis bersalah dan dihukum empat tahun pejara serta denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Khoir didakwa bersama-sama memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V DPR.
Sedangkan proses hukum Damayanti, Dessy A. Edwin, dan Julia Prasetyarini, saat ini masih berjalan di pengadilan. Mereka didakwa menerima suap dari Khoir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
