medcom.id, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjojono mengaku sempat bertemu dengan pimpinan Komisi V DPR. Pertemuan informal itu disebut-sebut membahas usulan atau program aspirasi dalam bentuk proyek agar dimasukkan ke APBN 2016.
"Iya, betul (ada pertemuan). Iya, iya," kata Taufik usai diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).
Bawahan Menteri PUR Mochamad Basoeki Hadimoeljono ini pun mengakui bila penyidik mendalami masalah ini dalam pemeriksaan. Dia pun menganggap wajar bila legislator menyampaikan aspirasinya secara langsung kepadanya.
"(Diperiksa soal) masalah-masalah aspirasi," kata dia. "Mereka (DPR) punya hak (sampaikan aspirasi)."
Taufik mengaku pertemuan dengan Komisi V DPR terjadi pada 14 september 2015. Dia bertemu dengan lima pimpinan Komisi V dan juga kepala kelompok fraksi. Namun, usulan proyek dari mereka diakui Taufik masih dalam tingkat pembahasan.
Diketahui, dalam berkas tuntutan terdakwa Abdul Khoir terungkap adanya pertemuan informal pimpinan dan kapoksi Komisi V dengan pejabat-pejabat Kementerian PUPR. Salah satunya, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjojono.
Dalam kesaksian Taufik yang tercantum di tuntutan Khoir terungkap, usulan atau program aspirasi pernah disampaikan pimpinan Komisi V dan kapoksi dalam pertemuan tidak resmi yang undangannya hanya dikirim melalui pesan singkat (SMS) oleh Kabag Kesekretariatan Komisi V Prima M.B. Muwa. Pertemuan terjadi pada 14 September 2016, sesaat sebelum raker resmi di DPR.
Sementara, dalam perkara suap terkait proyek di Kementerian PUPR, KPK sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, Dessy Ariyanti Edwin (ibu rumah tangga), Julia Prasetyarini alias Uwi (agen asuransi), bekas Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Kementerian PUPR Amran HI Mustary.
medcom.id, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjojono mengaku sempat bertemu dengan pimpinan Komisi V DPR. Pertemuan informal itu disebut-sebut membahas usulan atau program aspirasi dalam bentuk proyek agar dimasukkan ke APBN 2016.
"Iya, betul (ada pertemuan). Iya, iya," kata Taufik usai diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).
Bawahan Menteri PUR Mochamad Basoeki Hadimoeljono ini pun mengakui bila penyidik mendalami masalah ini dalam pemeriksaan. Dia pun menganggap wajar bila legislator menyampaikan aspirasinya secara langsung kepadanya.
"(Diperiksa soal) masalah-masalah aspirasi," kata dia. "Mereka (DPR) punya hak (sampaikan aspirasi)."
Taufik mengaku pertemuan dengan Komisi V DPR terjadi pada 14 september 2015. Dia bertemu dengan lima pimpinan Komisi V dan juga kepala kelompok fraksi. Namun, usulan proyek dari mereka diakui Taufik masih dalam tingkat pembahasan.
Diketahui, dalam berkas tuntutan terdakwa Abdul Khoir terungkap adanya pertemuan informal pimpinan dan kapoksi Komisi V dengan pejabat-pejabat Kementerian PUPR. Salah satunya, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjojono.
Dalam kesaksian Taufik yang tercantum di tuntutan Khoir terungkap, usulan atau program aspirasi pernah disampaikan pimpinan Komisi V dan kapoksi dalam pertemuan tidak resmi yang undangannya hanya dikirim melalui pesan singkat (SMS) oleh Kabag Kesekretariatan Komisi V Prima M.B. Muwa. Pertemuan terjadi pada 14 September 2016, sesaat sebelum raker resmi di DPR.
Sementara, dalam perkara suap terkait proyek di Kementerian PUPR, KPK sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, Dessy Ariyanti Edwin (ibu rumah tangga), Julia Prasetyarini alias Uwi (agen asuransi), bekas Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Kementerian PUPR Amran HI Mustary.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
