Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memutar otak untuk memberikan rekomendasi penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi Kementerian Sosial (Kemensos). Lembaga Antirasuah itu tidak mau jatah masyarakat kembali dikorupsi.
"Tentu KPK akan terus mengawal dan memberikan rekomendasi demi mendorong perbaikan jika dalam kajian ditemukan kelemahan baik terkait regulasi, tata laksana, ataupun aspek kelembagaannya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Desember 2020.
Menurut dia, rekomendasi ini digarap sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan kegiatan antarlembaga. Hal ini dilakukan untuk membuat penyaluran bansos ke depan lebih baik lagi.
Baca: Diperiksa 8 Jam, Juliari Dikorek Soal Seluk Beluk Bansos
KPK berharap Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rekomendasi itu bila rampung nanti. Eks Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, itu diharap memantau proses penyediaan dan penyaluran bansos ke masyarakat.
"Dengan memastikan setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga lebih tepat sasaran, tepat guna, dan terhindar dari potensi tindak pidana korupsi," ujar Ipi.
Tri Rismaharini mulai berkantor di Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Risma menyusuri jalur darat dari Surabaya menuju Jakarta. Ia langsung menengok desa-desa yang dilintasi.
“Sekalian melakukan pengecekan pada daerah-daerah yang memerlukan bantuan,” kata Risma melalui keterangan tertulis.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) sedang memutar otak untuk memberikan rekomendasi penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi Kementerian Sosial (Kemensos). Lembaga Antirasuah itu tidak mau jatah masyarakat kembali
dikorupsi.
"Tentu KPK akan terus mengawal dan memberikan rekomendasi demi mendorong perbaikan jika dalam kajian ditemukan kelemahan baik terkait regulasi, tata laksana, ataupun aspek kelembagaannya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Desember 2020.
Menurut dia, rekomendasi ini digarap sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan kegiatan antarlembaga. Hal ini dilakukan untuk membuat penyaluran bansos ke depan lebih baik lagi.
Baca:
Diperiksa 8 Jam, Juliari Dikorek Soal Seluk Beluk Bansos
KPK berharap Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rekomendasi itu bila rampung nanti. Eks Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, itu diharap memantau proses penyediaan dan penyaluran bansos ke masyarakat.
"Dengan memastikan setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga lebih tepat sasaran, tepat guna, dan terhindar dari potensi tindak pidana korupsi," ujar Ipi.
Tri Rismaharini mulai berkantor di Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Risma menyusuri jalur darat dari Surabaya menuju Jakarta. Ia langsung menengok desa-desa yang dilintasi.
“Sekalian melakukan pengecekan pada daerah-daerah yang memerlukan bantuan,” kata Risma melalui keterangan tertulis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
