Pengamat: Jangan Perlakukan Istimewa Napi Korupsi
Setya Novanto. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Sistem penegakan hukum di Indonesia belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Walaupun sudah divonis penjara, sebagian besar narapidana korupsi bahkan masih mampu membeli fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Eksekutif Study Club For War Againts Corruption, Rich Ilman Bimantika, melihat aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kementerian Hukum dan HAM, belum tegas memberikan efek jera terhadap narapidana korupsi. Sebagai bukti, masih ada perlakuan istimewa terhadap narapidana kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto.

"Apa yang terjadi di Lapas Sukamiskin sudah menjadi potret buram dan membuktikan hukum belum bisa berdiri tegak," kata dia, melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 September 2018.


Ilman mendesak penegak hukum menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada tersangka korupsi. Tujuannya, kata dia, agar negara bisa menyita seluruh aset yang dimiliki narapidana korupsi.

"Beberapa kasus, penyitaan terhadap hasil tindak pidana korupsi itu lambat. Ada yang satu tahun sesudah berjalan masa hukuman, baru bisa diambil. Padahal, aset narapidana harus bisa segera diambil untuk mencegah masalah-masalah selanjutnya," papar dia.

Menurutnya, upaya penyitaan aset koruptor akan membuat para narapidana kasus korupsi jera. Termasuk dalam upaya untuk membeli berbagai fasilitas di dalam lapas. 

Namun demikian, ia mengakui masih banyak hambatan yang ditemui penegak hukum ketika menerapkan pasal TPPU. Selain pembuktian yang sulit, aset narapidana yang diambil negara juga terkesan sangat lambat.

Ia mencontohkan bagaimana seorang narapidana kasus korupsi masih dapat membeli fasilitas yang ada di dalam Lapas. Dalam inspeksi mendadak Ombudsman, mantan Ketua DPR Setya Novanto masih menghuni sel mewah.

"Mencopot kalapas ternyata tidak berdampak signifikan, apalagi terus membeludaknya narapidana korupsi," ucapnya.

Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan ada banyak penyebab masih maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat negara. Di antaranya adalah faktor moral, tingginya biaya politik, dan kebiasaan atau budaya masyarakat.

"Kalau hanya mengandalkan sistem penindakan, ujungnya malah korupsi lagi. Yang menjadi hulunya adalah masalah moral para penyelenggara negara," kata Karyono.

Menurutnya, biaya politik tinggi berkorelasi dengan tingginya angka korupsi di Indonesia. Banyak pejabat negara, terutama yang berlatar belakang tokoh politik, terjerat kasus korupsi.

"Calon kepala daerah dan calon anggota legislatif butuh biaya politik untuk lolos. Bahkan, untuk menjadi ketua umum partai juga menghabiskan banyak biaya politik," ucapnya.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id