Kemendagri Siapkan Sanksi Terkait Insiden Tercecernya KTP-el

M Sholahadhin Azhar 29 Mei 2018 01:40 WIB
e-ktpktp
Kemendagri Siapkan Sanksi Terkait Insiden Tercecernya KTP-el
Ilustrasi. Antara/Irwansyah Putra.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah tegas atas insiden ercecernya ribuan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kasubag Rumah Tangga Ditjen Dukcapil dipastikan akan diberi sanksi terkait insiden tersebut.

"Mutasi sedang diproses, dipastikan akan ada yang dimutasi. Kasubag Rumah Tangga penanggungjawabnya," kata Zudan Arif Fakrulloh di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018.


Baca: Kasus KTP-el Tercecer di Bogor Murni Kelalaian

Zudan mengakui ada kelalaian dalam insiden tersebut. Menurut Zudan, standar prosedur (SOP) harusnya KTP- el diangkut menggunakan mobil bak tertutup. 

Sementara saat insiden, KTP-el diangkut dengan mobil bak terbuka dan hanya ditutup terpal. "Memang ini adalah kelalaian yang melanggar SOP," jelas Zudan.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, harus ada sanksi agar insiden tidak terulang. Sebab permasalahan ini sangat sensitif, karena terkait dengan data penduduk.

"Soal nanti akan ada sanksi pasti saya akan berikan sanksi. Minimal dimutasi lah. Harus. Apalagi ini masalah peka, masalah arsip, data, walau itu data yang rusak ya," ungkap Tjahjo.

Baca: Kasus KTP-el Tercecer jangan Disepelekan

Ibarat mengetik di kertas, politikus PDI Perjuangan itu akan mengganti kertas jika tulisan salah ketik. Maka seharusnya KTP-el dimusnahkan, dan diganti baru. 

"Apapun harus ada yang taanggung jawab lah. Apalagi ini di tahun-tahun politik yang orang bisa curiga dan mengakaitkan segala hal," tandas Tjahjo.

Seperti diketahui, sekira 6.000 KTP-el rusak tercecer di Jalan Raya Salabenda Semplak, Kabupaten Bogor pada Sabtu, 26 Mei 2018. Usai insiden tersebut, ramai muncul tudingan di media sosial yang menyudutkan pemerintah. Salah satunya menuding KTP-el tersebut digunakan untuk kepentingan politik.



(DEN)