Kasus BLBI Dianggap Perkara Perdata
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Pengamat hukum Dodi Abdulkadir menilai dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) tentang terjadinya misrepresentasi dalam penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bukanlah perkara pidana. Kasus itu dianggap perkara perdata.

Dalam dakwaan kepada Syafruddin yang dibacakan KPK pada Senin, 14 Mei 2018, pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SN) disebut belum menyelesaikan kewajibannya atas misrepresentasi mengenai piutang BDNI terhadap petambak yang diserahkan kepada BPPN. KPK merujuk pada surat Glenn Yusuf, selaku Kepala BPPN tertanggal 1 November 1999, yang menyatakan SN telah melakukan misrepresentasi atas keadaan kredit petambak sebesar Rp4,8 triliun.

KPK menganggap SAT mengetahui atas misrepresentasi tersebut, tetapi tetap menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham tertanggal 26 April 2004, yang dikenal juga sebagai surat keterangan lunas (SKL). Dalam dakwaan dikemukakan juga bila SN tidak menyetujui surat Glenn Yusuf tersebut.


Dodi menilai KPK menganggap klaim misrepresentasi yang disampaikan Glenn Yusuf sebagai suatu kebenaran. Padahal, dalam dakwaan SN disebutkan menolak isi surat Glenn. 

"Mengingat hal ini menyangkut perselisihan terhadap persoalan misrepresentasi atas master settlement and acquisition agreement (perjanjian MSAA), maka seharusnya klaim tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan perdata. Tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berarti misrepresentasi itu tidak ada,” kata Dodi, Selasa, 15 Mei 2018.

Meskipun KPK dalam dakwaannya menyatakan SN belum memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian MSAA, pemerintah justru berpendapat sebaliknya. Dalam jawaban tertanggal 3 April 2018 pada perkara gugatan perdata SAT yang sedang berlangsung, pemerintah menyatakan SN telah memenuhi seluruh kewajibannya.  

Baca: Pengacara Syafruddin Sebut Dakwaan KPK Prematur

Dodi pun heran karena pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian MSAA tidak mengklaim SN melakukan misrepresentasi. Namun, KPK yang bukan pihak dalam perjanjian MSAA justru mempermasalahkan hal tersebut.

Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK dinyatakan sebagai lembaga eksekutif. Dosi menilai seharusnya KPK tunduk pada kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah BLBI BDNI melalui jalur perdata yang telah disepakati dalam perjanjian MSAA.

Ia merujuk pada pernyataan Taufik Mappaenre Maroef, mantan Deputi Kepala BPPN bidang Asset Management Investasi, yang menegaskan SN tidak melakukan misrepresentasi. SN dianggap sudah menyampaikan informasi tentang utang petambak plasma kepada BPPN sebagaimana tercatat dalam disclosure agreement Perjanjian MSAA.



(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id