Fayakhun Diminta Bersungguh-sungguh bila Ingin jadi JC

Juven Martua Sitompul 30 April 2018 12:25 WIB
suap di bakamla
Fayakhun Diminta Bersungguh-sungguh bila Ingin jadi JC
Politikus Golkar Fayakhun Andriadi/Medcom.id/Surya Perkasa
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Fayakhun Andriadi bersungguh-sungguh bila ingin menjadi justice collaborator. Ia harus membuka peran pihak lain seluas-luasnya dan signifikan.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan permohonan tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 tersebut bukan tak mungkin ditolak mentah-mentah.

"Jadi jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah pasti kami tolak. Dan juga (harus) mengakui perbuatannya," ujar Febri ketika dikonfirmasi, Senin, 30 April 2018.


KPK telah memfasilitasi pertemuan Fayakhun dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, Febri belum mengetahui detail pertemuan, termasuk kabar Fayakhun ingin mengungkap aktor lain dalam kasus itu.

"Nah, saya tak tahu apa pembicaraan dengan LPSK karena posisi KPK kan memfasilitasi," ucap Febri.

Sejumlah nama yang diduga terlibat pernah disebut Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Dharmawansyah dalam persidangan. Sejumlah nama itu disebut kecipratan puluhan miliar rupiah karena membantu menggiring anggaran proyek di Bakamla.

Mereka yang disebut antara lain, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, TB Hasanuddin, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi, dari PKB Bertu Merlas, dan Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo. Politikus PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat stafsus Kepala Bakamla Ali Fahmi Habsyi dan Pejabat Bappenas Wisnu juga disebut dalam persidangan.

Sedangkan Fahmi Dharmawansyah telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena menyuap sejumlah pihak. Namun hingga hari ini, sejauh ini baru Fayakhun yang dijerat penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif.



(OJE)