KPK Diminta Jerat Novanto dengan Pasal Pencucian Uang

Juven Martua Sitompul 02 Mei 2018 20:42 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Diminta Jerat Novanto dengan Pasal Pencucian Uang
Setya Novanto--Antara/Wahyu Putro
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menjerat terdakwa korupsi KTP-el Setya Novanto dengan pasal pencucian uang. Novanto diyakini telah menyamarkan hasil korupsinya dengan sejumlah aset.

"Saya kira kalau mau case building lagi kan itu berat ya, dan ujungnya kalau korupsi itu kan pasti aset. Orang korupsi itu supaya kaya dengan kaya itu dia bisa melakukan banyak hal," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Adnan berkeyakinan, dengan pasal pencucian uang lembaga Antikorupsi dapat menyita seluruh aset Novanto, yang diduga dari hasil korupsi. Sehingga, lanjut dia, kerugian uang akibat perbuatan Novanto bisa dikembalikan kepada negara.


"Nah kekayaannya saja sekarang yang dikejar, lewat TPPU. Sehingga meskipun dia tidak bisa dikejar dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya, asetnya sudah bisa ditarik dan itulah fungsi dari TPPU," ujarnya.

Baca: KPK Pertajam Bukti Dugaan Pencucian Uang Novanto

Di sisi lain, dia mengkritisi tuntutan Jaksa KPK terhadap Novanto yang dinilainya masih rendah. Adnan menilai, mantan Ketua DPR RI itu seharusnya dituntut hukuman seumur hidup.

"Ya semestinya kalau mau dituntut dari awal seumur hidup kan semestinya lebih baik. Tapi kan dalam kasus ini SN cuma dituntut 16 tahun, dan kemudian divonis 15 tahun," pungkasnya.

Novanto sebelumnya divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dihukum membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini dituntut membayar uang pengganti sebesar USD7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider dua tahun kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto selama lima tahun.




(YDH)