Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan beri bantuan hukum terhadap kadernya, Habil Marati. Politikus PPP itu ditangkap polisi dan menjadi tersangka pembelian senjata.
"Kalau misalnya yang bersangkutan itu atau keluarganya meminta bantuan kepada DPP PPP tentu kami punya kewajiban untuk memberikan ya bantuan hukum itu," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Arsul mengatakan PPP wajib membantu terhadap siapa pun kadernya yang memerlukan bantuan hukum. Sikap ini didasari asas praduga tak bersalah. Kendati, status Habil saat ini sudah menjadi tersangka di kepolisian.
"Tanpa tentu menghalangi proses-proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penegak hukum," ujar dia.
Toh, kata Arsul, PPP juga memberikan bantuan hukum terhadap eks Ketua Umum Romahurmuziy (Rommy). Kendati, bentuk bantuan hukumnya tak terkait langsung dengan partai.
"Katakanlah kasus Pak Rommy itu kami kan juga memfasilitasi beliau meskipun ini bukan bantuan hukum dari DPP, tapi untuk katakanlah mencarikan tim pengacara yang baik untuk bisa mendampingi Pak Rommy," beber Arsul.
Habil Marati disebut sebagai donatur eksekutor empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan. Ia menyerahkan uang Rp60 juta kepada para calon eksekutor. Namanya disebut dalam investigasi majalah Tempo yang berjudul 'Tim Mawar dan Rusuh Sarinah' yang terbit pada Senin, 10 Juni 2019.
Baca: Jejak Politik Kader PPP Donatur Rencana Pembunuhan Pejabat
Habil kini telah ditangkap polisi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary mengatakan Habil Marati berperan sebagai pemberi uang kepada mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebesar SGD15 ribu atau setara Rp150 juta.
Merujuk laporan Tempo, Kivlan memberikan uang itu kepada anak buahnya, Iwan Kurniawan alias Helmi Kurniawan untuk membeli senjata laras panjang dan pendek. Senjata itu disebut untuk menembak mati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan beri bantuan hukum terhadap kadernya, Habil Marati. Politikus PPP itu ditangkap polisi dan menjadi tersangka pembelian senjata.
"Kalau misalnya yang bersangkutan itu atau keluarganya meminta bantuan kepada DPP PPP tentu kami punya kewajiban untuk memberikan ya bantuan hukum itu," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Arsul mengatakan PPP wajib membantu terhadap siapa pun kadernya yang memerlukan bantuan hukum. Sikap ini didasari asas praduga tak bersalah. Kendati, status Habil saat ini sudah menjadi tersangka di kepolisian.
"Tanpa tentu menghalangi proses-proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penegak hukum," ujar dia.
Toh, kata Arsul, PPP juga memberikan bantuan hukum terhadap eks Ketua Umum Romahurmuziy (Rommy). Kendati, bentuk bantuan hukumnya tak terkait langsung dengan partai.
"Katakanlah kasus Pak Rommy itu kami kan juga memfasilitasi beliau meskipun ini bukan bantuan hukum dari DPP, tapi untuk katakanlah mencarikan tim pengacara yang baik untuk bisa mendampingi Pak Rommy," beber Arsul.
Habil Marati disebut sebagai donatur eksekutor empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan. Ia menyerahkan uang Rp60 juta kepada para calon eksekutor. Namanya disebut dalam investigasi majalah
Tempo yang berjudul 'Tim Mawar dan Rusuh Sarinah' yang terbit pada Senin, 10 Juni 2019.
Baca: Jejak Politik Kader PPP Donatur Rencana Pembunuhan Pejabat
Habil kini telah ditangkap polisi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary mengatakan Habil Marati berperan sebagai pemberi uang kepada mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebesar SGD15 ribu atau setara Rp150 juta.
Merujuk laporan
Tempo, Kivlan memberikan uang itu kepada anak buahnya, Iwan Kurniawan alias Helmi Kurniawan untuk membeli senjata laras panjang dan pendek. Senjata itu disebut untuk menembak mati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
