Penahanan Bupati Bekasi dan Bos Lippo Group Diperpanjang
Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah di Gedung KPK. ANT/Indrianto Eko.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan sembilan tersangka kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta milik Lippo Group di Bekasi. Penahanan sembilan tersangka itu diperpanjang selama 40 hari.

"Terhadap para tersangka dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.

Baca: Bupati Bekasi Ajukan Permohonan JC


Penahanan kesembilan tersangka itu diperpanjang dari dua tanggal yang berbeda. Untuk tiga tersangka yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi, dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diperpanjang sejak 5 November 2018 hingga 14 Desember 2018.

Sedangkan enam tersangka lain yakni dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, dan Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati penahanannya diperpanjang sejak 4 November sampai 13 Desember 2018.

Baca: James Riady Dicecar 59 Pertanyaan

Dalam kasus ini, Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id