Jakarta: Kementerian Pertahanan akan turut mengawasi kemunculan kelompok penebar kebencian saat perhelatan pemilihan umum (pemilu) pada 2018 dan 2019. Keberadaan kelompok ini berpotensi besar mengancam keberlangsungan pemilu.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsekal Pertama Yusuf Jauhari mengatakan kelompok Saracen yang baru-baru ini terungkap, bukan mustahil bersalin rupa. Kelompok kebencian ini bisa jadi akan mengeruk keuntungan dari pesta demokrasi nanti.
"Ancaman di luar grup Saracen masih banyak dan bisa jadi bermunculan pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2018 bahkan pemilu 2019," kata Yusuf, di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2017.
Menurutnya, Kemhan terus berkoordinasi dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencegah kemunculan kelompok ini. Bahkan, Kemhan juga merangkul sejumlah hacker untuk mengawasi lalu lintas media sosial.
"Walaupun tak secara langsung merekrut mereka (hacker), kami tetap terus berkomunikasi," kata dia.
Yusuf melihat ancaman di media sosial sudah semakin nyata. Seliweran informasi terkadang langsung dicaplok dan dinyatakan sebagai informasi yang valid.
"Media sosial menjadi krusial. Ancaman-ancaman baru sudah cenderung ke media sosial. Kemhan sudah menginisiasi hal-hal yang menyangkut siber. Begitu ada sesuatu yang perlu disikapi, ada inisasi untuk menentukan kebijakan," katanya.
Kader bela negara
Staf Ahli Kemhan Bidang Ekonomi Bondan Tiara Sofyan menyatakan kader bela negara akan dikerahkan untuk mengerem informasi hoaks di media sosial.
"Kader bela negara bisa dikerahkan untuk masuk ke grup-grup Whatsapp, misalnya. Dengan pengetahuan mereka diharapkan informasi hoaks tak begitu saja ditelan," katanya.
Baca: Saracen Diduga Disiapkan untuk 2019
Selama tiga tahun terakhir, Kemhan mengklaim sudah membentuk 74,3 juta kader bela negara. Jumlah itu meningkat saban tahunnya. Pada 2015 Kemhan menggembleng 67,1 juta. Setahun berselang, 2016, ada 71,2 juta kader, dan meningkat menjadi 74,3 juta pada 2017.
Kader yang dicetak sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta dan gerakan revolusi mental ini, kata dia, tak akan dilepas begitu saja.
"Secara berkala kami juga me-maintain mereka. Apalagi kami punya kantor perwakilan yang sudah tersebar di 34 provinsi," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/JKRyZdOk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kementerian Pertahanan akan turut mengawasi kemunculan kelompok penebar kebencian saat perhelatan pemilihan umum (pemilu) pada 2018 dan 2019. Keberadaan kelompok ini berpotensi besar mengancam keberlangsungan pemilu.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsekal Pertama Yusuf Jauhari mengatakan kelompok
Saracen yang baru-baru ini terungkap, bukan mustahil bersalin rupa. Kelompok kebencian ini bisa jadi akan mengeruk keuntungan dari pesta demokrasi nanti.
"Ancaman di luar grup Saracen masih banyak dan bisa jadi bermunculan pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2018 bahkan pemilu 2019," kata Yusuf, di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2017.
Menurutnya, Kemhan terus berkoordinasi dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencegah kemunculan kelompok ini. Bahkan, Kemhan juga merangkul sejumlah
hacker untuk mengawasi lalu lintas media sosial.
"Walaupun tak secara langsung merekrut mereka (
hacker), kami tetap terus berkomunikasi," kata dia.
Yusuf melihat ancaman di media sosial sudah semakin nyata. Seliweran informasi terkadang langsung dicaplok dan dinyatakan sebagai informasi yang valid.
"Media sosial menjadi krusial. Ancaman-ancaman baru sudah cenderung ke media sosial. Kemhan sudah menginisiasi hal-hal yang menyangkut siber. Begitu ada sesuatu yang perlu disikapi, ada inisasi untuk menentukan kebijakan," katanya.
Kader bela negara
Staf Ahli Kemhan Bidang Ekonomi Bondan Tiara Sofyan menyatakan kader bela negara akan dikerahkan untuk mengerem informasi hoaks di media sosial.
"Kader bela negara bisa dikerahkan untuk masuk ke grup-grup
Whatsapp, misalnya. Dengan pengetahuan mereka diharapkan informasi hoaks tak begitu saja ditelan," katanya.
Baca: Saracen Diduga Disiapkan untuk 2019
Selama tiga tahun terakhir, Kemhan mengklaim sudah membentuk 74,3 juta kader bela negara. Jumlah itu meningkat saban tahunnya. Pada 2015 Kemhan menggembleng 67,1 juta. Setahun berselang, 2016, ada 71,2 juta kader, dan meningkat menjadi 74,3 juta pada 2017.
Kader yang dicetak sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta dan gerakan revolusi mental ini, kata dia, tak akan dilepas begitu saja.
"Secara berkala kami juga me-
maintain mereka. Apalagi kami punya kantor perwakilan yang sudah tersebar di 34 provinsi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
